Survei Polmatrix Indonesia: 80,1 persen responden puas kerja Jokowi

Jakarta (ANTARA) - Hasil kajian lembaga survei Polmatrix Indonesia yang disiarkan di Jakarta, Minggu, menunjukkan 80,1 persen dari 2.000 responden mengaku puas terhadap kinerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

“Kepuasan publik terhadap Jokowi mencapai rekor tertinggi lebih dari 80 persen,” kata Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia Dendik Rulianto lewat siaran tertulisnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Tingginya kepuasan masyarakat terhadap kerja pemerintah sebagaimana ditunjukkan dalam hasil survei Polmatrix Indonesia dipengaruhi salah satunya oleh berbagai program pemulihan pascagelombang kedua pandemi COVID-19, terang Dendik.

“Pemulihan pascagelombang kedua COVID-19 dan makin dipercayanya Indonesia oleh dunia berdampak pada tingginya kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo,” katanya.

Tidak hanya penanggulangan COVID-19 dan program pemulihan ekonomi akibat pandemi, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dipengaruhi kepemimpinan Indonesia dalam G20 pada 2022 dan komitmen pemerintah terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim sebagaimana disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim (COP 26) di Glasgow.

Oleh karena itu, Dendik mendorong pemerintah menjaga tingkat kepuasan publik itu mengingat saat ini banyak negara masih menghadapi ancaman varian baru COVID-19 Omicron.

Polmatrix Indonesia mendorong pemerintah untuk lebih mendengar masukan dan kritik dari publik sehingga kebijakan dan berbagai program yang berjalan dapat menjawab persoalan masyarakat.

Pasalnya, survei Polmatrix Indonesia menemukan ada 18,4 persen dari total 2.000 responden yang tidak puas terhadap kinerja pemerintah.

Walaupun demikian, tingkat ketidakpuasan itu, menurut Polmatrix, relatif rendah karena pemerintah terbuka terhadap kritik dan merespons masukan itu lewat berbagai perbaikan kebijakan, misalnya revisi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Lembaga survei Polmatrix Indonesia pada 21-30 November 2021 menggelar survei terkait penilaian publik terhadap kinerja pemerintah, elektabilitas sejumlah tokoh yang diyakini maju jadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024, dan elektabilitas partai politik menjelang Pemilu 2024.

Survei melibatkan 2.000 responden yang memiliki hak pilih pada pemilu 2024. Ribuan responden itu tersebar di 34 provinsi.