Kendari (ANTARA News) - Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia Prof Dr Sulistiyo, mengatakan, keberadaan guru di daerah kebanyakan masih berada dibawah tekanan pemerintah setempat.
"Keberadaan guru masih menjadi komoditas politik penguasa daerah, utamanya saat pemilihan kepala daerah," kata Sulistiyo, di Kendari, saat membawakan materi dalam seminar pendidikan nasional, yang diselenggarakaan oleh PGRI Kota Kendari, Minggu.
Dalam seminar yang juga didukung Dewan Pendidikan Daerah itu ia mengatakan fenomena yang terjadi selama ini, guru dijadikan obyek politik oleh bupati atau wali kota yang sedang menjabat dengan cara dijadikan tim sukses untuk calon petasara.
"Guru yang ketahuan tidak mendukung kepala daerah yang sedang menjabat saat itu, maka akan dimutasi tanpa ada alasan jelas," kata Sulistiyo.
Kondisi itu katanya, menjadikan guru tidak bisa konsen menjalankan profesinya sebagai pendidik karena setiap saat harus selalu menunjukan loyalitas terhadap kepala daerah atau bupati/wali kota di wilayahnya.
Untuk itu, agar para guru ini tidak menjadi komoditas politik penguasa, maka harus memiliki organisasi profesi yang kuat melalui PGRI dimasisng-masing daerah.
"Agar kita tidak mudah dikuasai dan dimanfaatkan, maka kita harus kuat melalui wadah PGRI. Kita harus menunjukan kekompakan kita kepada siapapun," ujarnya.
Menurut Sulistiyo, banyaknya permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini karena ulah para penguasa dan politikus, karena itu keberadaan PGRI dituntut untuk memperjuangkan tujuan dari pendidikan itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
"Mutu pendidikan saat ini turun karena dikelolah oleh orang yang tidak ahlinya, banyak kepala dinas pendidikan di daerah bukan kompetensinya, tetapi mereka menjadi kepala dinas hanya karena menjadi tim sukses penguasa," katanya.
Dalam kegiatan sehari ini, juga menampilkan pembicara dari wakil ketua DPD RI, Laode Ida, dan Ketua Dewan Pengawas Pendidikan Sultra, Prof Abdullah Alhadza, dengan peserta berasal dari pengurus PGRI Sultra dan pengurus PGRI kabupaten/kota se-Sultra.(*)
(T.A056/M027)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
kebanyakan payung hukum jadi bingung mau pilih yang mana.
kalo TNI POLRI sebagai ujung tombak keamanan dan ketertiban bisa sistem terpusat,
alangkah baiknya kalau Dinkes dan Dinas pendidikan juga dari pusat kebijakannya.
Toh 90% biaya operasional juga dari pusat.
agar dunia pendidikan di kelola, di kembangkan, dinilai dan di awasi oleh yang benar2 hidup, berpengalaman dan berkopentensi di bidangnya tanpa intervensi pemerintah, lebih2 pemerintah daerah (Partai politik)