Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah kembali akan menerbitkan obligasi internasional pada tahun 2006 dan saat ini masih dalam tahapan penyampaian request proposal kepada calon lead manager. "Ada 11 investment bank yang kita kirimi. Kita harapkan paling lambat besok sudah diterima jawaban dari calon-calon itu," kata Dirjen Perbendaharaan Depkeu Mulia P. Nasution di Jakarta, Rabu. Ia menyebutkan, pihaknya mengirimkan request proposal itu pada 30 Desember 2005 kepada calon-calon lead manager yang sudah mempunyai reputasi internasional. "Hampir sama dengan tahun lalu. Mereka sudah punya reputasi internasional," katanya. Ketika ditanya kapan akan diterbitkan, Mulia mengatakan, tahapannya belum sampai kepada penentuan besarnya obligasi yang akan diterbitkan. Pihaknya baru dalam tahapan menyeleksi calon lead manager untuk kemudian menetapkan short listed (lead manager terpilih). Setelah itu baru dilakukan beauty contest. Menurut Mulia, lead manager itu nantinya akan memberi masukan mengenai rencana penerbitan obligasi internasional dan menyusun dan menyiapkan berbagai kegiatan dalam rangka penerbitan obligasi internasional itu. Sebelumnya pemerintah pada tahun 2005 pernah menerbitkan obligasi internasional sebanyak dua kali yaitu pada April 2005 sebanyak 1,0 miliar dolar AS dan pada Oktober 2005 sebanyak 1,5 miliar dolar AS. Sementara itu Direktur Pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) Ditjen Perbendaharaan, Rachmat Walujanto mengatakan, pemerintah menganut sistem dan aturan internasional yang melarang adanya disclosure terlalu banyak hal-hal yang berkaitan dengan transaksi penerbitan obligasi internasional itu. "Kita menggunakan format di mana kita tidak boleh men-disclosure terlalu banyak," katanya. Sementara itu mengenai penerbitan SUN berbentuk T-bond pada Januari 2006, Rachmat mengatakan, waktunya belum ditentukan dan harus dilaporkan dulu kepada Menteri Keuangan. "Menjelang lelang kita tentukan target indikatifnya berapa," katanya. Sementara mengenai rencana penerbitan SUN berbentuk T-bill (jatuh tempo kurang dari setahun), Rachmat mengatakan, belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai rencana itu. "T-bill belum dibicarakan, tergantung menterinya nanti bagaimana keputusannya," katanya. (*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
