Jafar Minta Demo Hari Buruh Tak Anarkis

Watampone, Sulsel (ANTARA News) - Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Mohammad Jafar Hafsah meminta kepada buruh yang akan memperingati Hari Buruh atau "Mayday" besok Minggu (1/5) melakukannya dengan tertib, aman dan tidak anarkis.

"Saya mengimbau agar aksi atau demo memperingati Hari Buruh besok, dimana pun bisa berjalan aman, tertib dan hindari aksi-aksi anarkis yang bisa merugikan pihak lain," kata Jafar di sela-sela kunjungan kerjanya di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu.

Namun demikian, ia berharap, sebaiknya aksi-aksi turun ke jalan tidak dilakukan oleh buruh karena masih ada cara yang lebih baik memperingati Hari Buruh.

"Demonstrasi atau aksi turun ke jalan ditempuh kalau tidak ada jalan keluar atau upaya terakhir dan dilaksanakan. Kalaupun ada demo, diharapkan tidak anarkis tapi demonya damai, legal, aman dan tertib sehingga tuntutannya diakomodasi, terkomunikasi dengan baik," kata Jafar.

Jafar mengharapkan, peringatan Hari Buruh atau Mayday bisa memberikan makna dan arti penting bagi buruh.

Dengan Mayday, lanjutnya, diharapkan ada aturan main yang jelas untuk bisa meningkatkan kemampuan, kapasitas, disiplin dari buruh demi kesejahteraan mereka.

"Di Hari Buruh, pemerintah bisa memberikan dedikasi adanya fasilitas kepada buruh, terutama kepada buruh perempuan seperti cuti hamil. Kita harapkan Mayday memberikan makna yang sungguh-sungguh kepada buruh, industri dan pemerintah. Tripartit selalu dapat mengambil dan menerapkan kebijakan dan menciptakan iklim yang kondusif," kata Jafar.

Ia juga meminta kontribusi pemerintah, pengusaha untuk dapat meningkatkan dialog dan komunitas yang intens dengan buruh sehingga tidak perlu demo untuk menuntut hak-hak dan keperluan lain.

Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) II Sulsel itu menambahkan, kalau ada kepentingan bersama dari buruh kepada pemerintah maupun perusahaan, sebaiknya disampaikan melalui organisasi yang mereka miliki, yakni Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) atau serikat pekerja yang ada di lingungan perusahaan.

"Pemerintah harus memberikan perhatian penuh, supervisor, pembinaan dan pemberdayaan, baik kepada perusahaan dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) maupun kepada pekerja sendiri tentang pentingnya kebersamaan untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi yang akhirnya terjadi peningkatan produktivitas nasional," kata Jafar.(*)
(Zul/R009)