Pemrov Riau peroleh mobil Lab PCR dari Kemendagri

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau menerima bantuan mobil Laboratorium Polymerase Chain Reaction Test (PCR) COVID-19 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sabtu, guna mendukung penanganan kasus pandemi di daerah itu.

"Alhamdulillah, hari ini mobil Lab PCR sudah tiba di Pekanbaru, kami dan tim kesehatan telah meninjau mobil yang telah sampai di sini dan sekaligus diberikan petunjuk agar mudah mengoperasionalkannya," kata Gubernur Riau Syamsuar di Pekanbaru, Sabtu.

Ia berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri atas bantuan tersebut.

Ia mengharapkan mobil Lab PCR dimanfaatkan secara optimal hingga daerah-daerah, terutama tempat keluar masuk orang, seperti Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Mengkapan Siak, dan bandara.

Selain itu, katanya, mobil Lab PCR dapat ditempatkan di daerah-daerah yang kasus positif COVID-19 tinggi.

"Saat ini hanya ada lima daerah yang memiliki Lab PCR, mobil PCR ini bisa kita peruntukan untuk daerah-daerah yang belum memiliki Lab PCR itu, sehingga nanti bisa dengan cepat mengetahui sejauh mana penularan COVID-19 di daerah tersebut," katanya.

Syamsuar menjelaskan mobil Lab PCR ini masih dalam status pinjam pakai. Proses administrasinya masih menunggu persetujuan hibah dari Kementerian Keuangan. Namun demikian, mobil ini sudah bisa dioperasionalkan sehingga bermanfaat bagi masyarakat Riau.

Ia juga meminta masyarakat tetap menerapkan protokol kesehatan, apalagi saat ini varian baru, Omicron, sudah sampai Malaysia dan Singapura.

"Saya mengharapkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk senantiasa mengawasi pelabuhan-pelabuhan dan pintu masuk yang bisa menimbulkan penularan COVID-19 yang baru. Di samping itu pelaksanaan vaksinasi harus diikuti secara masif," katanya.

Saat ini, katanya, stok vaksin di Riau sekitar 600 ribu dosis telah diberikan Kementerian Kesehatan.

"Saya sudah melaksanakan rapat bersama forkopimda, baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Provinsi Riau, Senin lalu. Harapan saya segera manfaatkan agar target vaksinasi 70 persen bisa dipenuhi oleh semua kabupaten/kota di Provinsi Riau. Kami meminta bantuan kepada kapolda dan danrem kiranya untuk pelaksanaan vaksinasi massal ini," ujarnya.

Ia juga mengingatkan terutama kepala SMP, MTs, dan pondok pesantren untuk mendorong anak-anak yang sudah wajib vaksinasi agar didaftarkan mengikuti vaksinasi dengan menggunakan kartu keluarga.

Ia menyebut banyak vaksinasi di sekolah atau untuk anak-anak sekolah, tetapi pihak sekolah tidak membekali siswa dengan informasi tentang pentingnya mereka membawa kartu keluarga guna mengikuti program itu, karena anak-anak belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP).

"Harapan saya kepada semua kepala sekolah, khususnya kepada Dinas Kesehatan se-Provinsi Riau agar dapat memberitahukan kepada semua kepala sekolah agar anak-anak yang belum vaksin pada saat vaksinasi membawa KK orang tuanya sehingga dapat didaftarkan oleh tenaga medis dan dimasukkan ke dalam aplikasi," ujar Syamsuar.