Teheran (ANTARA News/IRNA/Xinhua/MENA-OANA) - Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran Rabu malam menilai perjanjian rekonsiliasi antara gerakan Hamas dan Fatah sebagai langkah yang diberkati, tindakan positif dan sejalan dengan tujuan bersejarah bangsa Palestina.
Menurut IRNA, bidang Informasi dan Media Departemen Luar Negeri Iran mengutip Menlu Ali-Akbar Salehi lebih lanjut mengatakan bahwa dia menghargai peran baru pemerintah Mesir dalam mediasi antara kedua kelompok Palestina itu.
Dia mengatakan bahwa faktor kontribusi yang menjanjikan persatuan antara kedua kelompok Palestina itu adalah penting untuk perlawanan terhadap penjajah Zionis, dan kesatuan di antara Palestina sendiri.
Dia berpendapat kedua kebutuhan itu akan mengarah pada perwujudan hak-hak mutlak bangsa Palestina.
Salehi juga berharap bahwa perkembangan ini akan menyebabkan percepatan perkembangan di wilayah Palestina dan untuk memperoleh kemenangan besar dalam konfrontasi dengan penjajah yang kejam.
Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa kesepakatan yang dicapai adalah prestasi besar pertama dari bangsa Mesir di kancah internasional.
Menlu juga memuji dan menghargai pemerintah Mesir yang baru untuk perkembangan yang menguntungkan.
Salehi juga berharap bahwa dengan pembukaan pintu penyeberangan Rafah dalam waktu dekat, warga Palestina yang tertindas di Jalur Gaza yang berpenduduk padat akan berhasil mendapatkan akses kebutuhan paling mendasar mereka, dan bagi para penyumbang kemanusiaan lainnya.
Dari Kairo, kantor berita China Xinhua melaporkan bahwa kelompok Palestina yang bersaing, Fatah dan Hamas Rabu menandatangani satu kesepakatan awal mengenai rekonsiliasi dalam pembicaraan di Kairo, yang akan meratakan jalan bagi pembentukan satu pemerintah sementara untuk mempersiapkan pemilihan umum.
Gerakan Palestina Fatah dan Hamas mencapai kesepakatan tentang semua masalah kontroversial termasuk pemilihan dan pembentukan pemerintah sementara, kata kantor berita negara Mesir, MENA, mengutip para pejabat senior negara itu.
"Kami telah sepakat untuk membentuk sebuah pemerintahan yang terdiri dari tokoh-tokoh independen yang akan mulai mempersiapkan pemilihan presiden dan parlemen," kata Ketua kelompok Fatah di parlemen, Azzam al-Ahmed, dan menambahkan bahwa pemilihan akan dilaksanakan dalam waktu satu tahun.
Pemerintah sementara akan bertanggung jawab untuk masalah internal, serta komite interim fraksi Palestina akan menangani urusan luar negeri, kata pemimpin Hamas Mahmoud al-Zahar kepada Nil TV.
"Ini adalah saat yang tepat untuk mendapatkan buah dari negosiasi dan mencapai kesepakatan antara Fatah dan Hamas," kata Moussa Abou Marzouq, wakil ketua biro politik Hamas, dalam konferensi pers bersama wakil-wakil kedua pihak.
"Kami telah menangani semua pernyataan kontroversial mengenai usulan Mesir, seperti tanggal pemilihan umum dan panitia pemilihan, membentuk pemerintah independen, dan kelanjutan dari kerja dewan legislatif," tambah Marzouq.
Satu sumber mengatakan kepada Xinhua bahwa Mesir akan mengundang Otoritas Nasional Palestina (PNA), Presiden Mahmoud Abbas, pemimpin Hamas Khaled Mashaal dan faksi-faksi Palestina lainnya ke Kairo dalam tempo sepekan untuk menandatangani perjanjian akhir yang bertujuan mengakhiri perpecahan politik antara Jalur Gaza yang dikuasai Hamas dan Tepi Barat yang dikuasai oleh Fatah yang memimpin PNA.(*)
(Uu.H-AK/A023)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
