Presiden minta Polri kawal dan jaga investasi

Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar investasi bisa betul-betul direalisasikan

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meminta jajaran Polri mengawal dan menjaga dengan benar segala hal terkait investasi di Tanah Air yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan Presiden pada acara Pengarahan Kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat.

"Motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Tahun ini target Rp900 triliun, tahun 2022 targetnya Rp1.200 triliun. Saya hanya ingin titip jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah kawal dan jaga betul yang namanya investasi," tegas Presiden.

Presiden menegaskan kunci pertumbuhan ekonomi nasional ada di investasi, bukan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Supaya tahu, APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 18 sampai 15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru. Artinya, 85 persen perputaran uang, pertumbuhan ekonomi ada di swasta dan BUMN," ujar Kepala Negara.

Presiden meminta Polri mengawal dan mendampingi apabila ada gangguan yang terjadi dalam proses investasi di setiap wilayah.

"Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar investasi bisa betul-betul direalisasikan," katanya menegaskan.

Presiden menyampaikan, saat ini investasi tidak hanya terjadi di Pulau Jawa saja, melainkan juga di luar Pulau Jawa.

Sejak 2021, investasi di Pulau Jawa sebesar 48 persen, sementara di luar Jawa sebanyak 51,7 persen. "Artinya pergeseran ini bagus. Dulu lebih dari 60 persen di Jawa," tuturnya.

Lebih jauh Presiden juga menegaskan bahwa dirinya telah meminta Kapolri memantau seluruh Kapolda di Indonesia untuk betul-betul menjaga investasi, baik yang sudah ada, yang baru berproses, maupun yang baru datang.

Presiden meminta kepada Kapolri untuk memperingatkan hingga mengganti Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi.

"Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga, diperingatkan. Kalau memang sulit tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita ya maaf, saya memang nggak bisa ngomong keras, tapi nggak bisa dia, ganti," tegas Presiden.