Presiden Bicarakan Ketahanan Pangan dengan Pimpinan UNDP

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membicarakan sejumlah hal terkait isu global termasuk mengenai ketahanan pangan dan krisis energi dalam pertemuan dengan Administratur badan PBB untuk program pembangunan (UNDP) helen Clark.

Staf khusus Presiden bidang hubungan internasional Teuku Faizasyah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, mengatakan dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam tersebut Presiden Yudhoyono menyampaikan perlunya kerja sama semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Secara khusus presiden mengangkat masalah ketahanan pangan dan krisis energi, meningkatnya harga bahan bakar minyak dengan demikian bagaimana memintakan pandangan dari UNDP. Bentuk kerja sama apa yang bisa dilakukan antara UNDP dengan Indonesia. Ini agenda penting yang tidak hanya bisa diselesaikan dalam satu negara tapi kumpulan negara dalam konteks Asean. Juga perlu adanya kolaborasi badan di PBB dengan negara di kawasan," katanya.

Faiza menjelaskan selain membicarakan mengenai krisis energi dan ketahanan pangan, dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Jepara Istana Merdeka itu juga dibicarakan mengenai upaya Indonesia terlibat langsung dalam komitmen mereduksi emisi gas hingga 26 persen pada 2020 dan program REDD plus.

"Program REDD plus digaris bawahi sebagai salah satu hal yang menonjol. Bahwa Indonesia berhasil memunculkan suatu komitmen yang melampaui negara lain dalam hal pengurangan emisi. UNDP pun mencatat sebagai salah satu yang bisa dishare oleh Indonesia adalah Indonesia punya antisipasi ke depan bagaimana dalam penanggulangan masalah emisi," ujar Faiza.

Dalam pertemuan itu juga dibahas berbagai isu pembangunan, yang intinya bagaimana dapat menarik pelajaran dari keberhasilan Indonesia dalam mencapai beberapa hal dalam pembangunan yang bisa dishare.

"Tadi ditekankan oleh Helen Clark bagaimana kita bisa berbagi pengalaman tidak hanya di sektor pembangunan tapi juga dalam hal lainnya misalnya proses berdemokrasi dan penanganan bencana. Ini semua jadi aset Indonesia yang bisa dibagi ke negara-negara berkembang lainnya," tuturnya.

Helen Clark, mantan Perdana Menteri Selandia Baru periode 1999-2008 merupakan administratur (pimpinan-red) Badan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) perempuan yang pertama.

Ia menjabat sebagai administratur UNDP sejak 17 April 2009. Selain sebagai administratur UNDP, Helen juga menjabat sebagai pimpinan United Nations Development Group, yaitu sebuah komite yang beranggotakan semua pimpinan badan, program dan kelompok kerja di perserikatan bangsa-bangsa yang mengurus isu-isu pembangunan.
(P008)