Insentif dinilai efektif dorong peningkatan produksi migas

Ini membuktikan bahwa insentif merupakan katalis positif pada kinerja kontraktor KKS

Jakarta (ANTARA) - Insentif hulu migas yang diterima PT Pertamina Hulu Mahakam pada pertengahan tahun ini berhasil meningkatkan produksi minyak dan gas bumi (migas) operator Blok Mahakam tersebut hingga berada di atas 50 ribu barel setara minyak per hari (BOEPD).

PT Pertamina Hulu Mahakam memperoleh peringkat pertama dari SKK Migas Award untuk kategori kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan produksi di atas 50 ribu BOEPD.

Penghargaan ini diberikan saat penutupan The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021 (IOG 2021), Rabu (1/12/2021), di Denpasar, Bali.

Deputi Operasi SKK Migas Julius Wiratno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menyatakan realisasi produksi di Blok Mahakam setelah mendapatkan insentif dari pemerintah membuktikan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan produksi memang dengan memberikan perhatian lebih dalam kegiatan operasi produksi migas melalui insentif.

"Kita bersyukur dengan capaian ini. Ini membuktikan bahwa insentif merupakan katalis positif pada kinerja kontraktor KKS," ujarnya.

Selain mendapatkan penghargaan kategori KKKS dengan produksi di atas 50 ribu BOEPD, PT Pertamina Hulu Mahakam juga mendapatkan penghargaan The Best Initiatives on Cost Optimization. "Ini membuktikan bahwa insentif selain meningkatkan produksi juga membuat cost lebih efisien," ujar Julius.

Ia menambahkan bahwa SKK Migas berharap pemerintah dapat mempertimbangkan insentif yang mampu mendorong kinerja positif kepada KKKS yang lain.

Agus Amperianto, General Manager PT Pertamina Hulu Mahakam, mengatakan pihaknya sudah menerima beberapa insentif dari pemerintah. Insentif-insentif tersebut adalah perubahan first tranche petroleum (FTP) dari 20 persen ke 5 persen, investment credit 17 persen, dan depresiasi dipercepat pada tahun terakhir production sharing contract (PSC).

Pada Mei lalu, Pertamina Hulu Mahakam juga menerima insentif berupa pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak bumi dan bangunan (PBB) tubuh bumi serta insentif pemanfaatan barang milik negara (BMN) hulu migas.

"Dengan adanya insentif yg diberikan, maka PHM berhasil melakukan pengeboran sumur-sumur development lebih banyak dan menjamin keberlanjutan rencana pengembangan lapangan, program Handil Water Flood, persiapan menuju program enhanced oil recovery Lapangan Handil dan juga program eksplorasi," jelas Agus.

Insentif yang diberikan pemerintah, tambah Agus, memungkinkan PHM melakukan pengeboran sumur pengembangan baru sebanyak 540 sumur dari perkiraan awal hanya 17 sumur.

"Tanpa insentif, produksi akan turun secara signifikan sejak 2021 karena sangat terbatasnya program pemboran dan pengembangan baru. Namun, dengan insentif, Mahakam dapat menahan laju penurunan produksi sehingga dapat menjaga produksi di atas 500 MMscfd hingga beberapa tahun ke depan dan dapat melanjutkan operasi di Mahakam hingga akhir kontrak di 2037," ujar Agus.

Dia menjelaskan bahwa dengan adanya insentif dari pemerintah maka bisa menjamin keberlanjutan kegiatan operasi, pengembangan, serta eksplorasi. Kebijakan pemerintah ini telah memberikan manfaat baik bagi negara dan Pertamina serta menciptakan multiplier effect bagi industri pendukung migas di Kalimantan Timur.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan tengah berkoordinasi untuk agar tingkat pengembalian modal (internal rate of return/IRR) proyek hulu migas bisa naik menjadi 15 persen.

Mustafid Gunawan, Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM, menuturkan agar target IRR 15 persen bisa terwujud maka sejumlah insentif bagi kontraktor migas harus diberikan baik itu dari Kementerian ESDM maupun Kementerian Keuangan

Beberapa insentif yang bisa diberikan pihaknya seperti perubahan bagi hasil (split) yang lebih baik bagi kontraktor, besaran first tranche petroleum (FTP), dan pembebasan dari kewajiban pasok dalam negeri untuk waktu tertentu (domestic market obligation/DMO holiday). Sementara perpajakan menjadi wewenang Kementerian Keuangan.

"Kami sepakat mem-propose jadi pekerjaan rumah bersama bagi Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan instansi lain untuk menuju paling tidak IRR 15 persen, sehingga akan menjawab pertanyaan investor bahwa keekonomian di Indonesia itu lebih bagus," jelas Mustafid.