OJK: Inovasi produk digital tumbuh lebih cepat dari literasi konsumen

Transaksi keuangan digital yang canggih sekalipun, literasi konsumen perlu untuk ditingkatkan

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan inovasi produk digital di Indonesia tumbuh lebih cepat dari literasi konsumen.

"Namun ini tidak khusus untuk Indonesia. Tapi saya pikir situasi yang sama terjadi di seluruh dunia," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dalam acara OJK-OECD Conference di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu ia menilai otoritas keuangan perlu mencapai keseimbangan antara inovasi, mitigasi risiko, dan literasi konsumen, khususnya untuk memastikan perlindungan nasabah serta peningkatan inklusi keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat inklusi keuangan di Indonesia meningkat ke level 76,2 persen pada akhir 2019, dari yang sebesar 67,8 persen di tahun 2016.

Kendati demikian Wimboh menyayangkan tingkat literasi keuangan yang tidak tumbuh secepat tingkat inklusi keuangan yang hanya mencapai 38 persen pada tahun 2019.

Sebagai contoh, tingginya minat konsumen terhadap mata uang kripto dan produk digital baru lainnya yang muncul di seluruh dunia yang menawarkan investasi sangat tinggi.

Baca juga: OJK beberkan tantangan perlindungan konsumen di era digital

"Namun, investasi ini bisa sangat berisiko tinggi karena hampir tidak ada nilai fundamentalnya." tutur Wimboh.

Regulator di seluruh dunia pun, menurut dia, telah menyatakan kondisi serius tentang hal ini, di mana produk keuangan digital tersebut dapat digunakan untuk kegiatan pencucian uang.

Maka dari itu, regulator di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan literasi konsumen agar masyarakat memahami dengan jelas mengenai produk dan layanan keuangan yang digunakannya.

"Transaksi keuangan digital yang canggih sekalipun, literasi konsumen perlu untuk ditingkatkan. Hal ini penting untuk memastikan keamanan konsumen maupun investor dan ambisi transaksi keuangannya," ujar Wimboh.

Baca juga: Tingkatkan perlindungan konsumen, OJK-BI genjot edukasi keuangan