Sumsel selesaikan tunjangan tenaga pendidikan non ASN Rp21,1 Miliar

Bila dinilai masih belum memenuhi yang diharapkan mohon pengertian karena kondisi keuangan saat ini memang baru sebatas itu

Sumatera Selatan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) menyelesaikan pemberian tunjangan untuk para tenaga pendidikan non aparatur sipil negara (ASN) yang berjumlah 9.335 orang senilai Rp21,1 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Riza Fahlevi di Palembang, Kamis mengatakan, uang tersebut diberikan sebagai tunjangan tambahan pelaksanaan pembelajaran daring selama Juli-Desember 2021.

Tunjangan itu diberikan kepada 6.609 orang guru tingkat sekolah menengah atas/ kejuruan (SMA/SMK) dan sekolah luar biasa (SLB) masing-masing Rp400 ribu per bulan.

Termasuk 2.424 orang tenaga administrasi sekolah mendapatkan Rp300 ribu per bulan dan 302 orang operator sekolah se-Sumsel mendapatkan Rp500 ribu per bulan.

“Setelah melewati beberapa proses administrasi dan kevalidan data para penerima. Sekarang semua sudah dapat tunjangan itu. Bila dinilai masih belum memenuhi yang diharapkan mohon pengertian karena kondisi keuangan saat ini memang baru sebatas itu,” kata Riza.

Maka, menurutnya, dengan diselesaikannya pemberian tunjangan sebagaimana yang dijanjikan tersebut pemerintah berharap setiap tenaga pendidikan non ASN bisa mengoptimalkan mutu kerja mereka dalam memberikan pelayanan pendidikan siswa sekolah.

“Tolong jangan pikirkan besarannya yang penting konsisten terhadap kinerja. Bekerjalah sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Kami tidak mau berjanji yang muluk-muluk tapi mudah-mudahan tahun depan tunjangan ini tetap ada dan penambahan besarannya,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel Syaiful Fadli mengatakan, dari jumlah tunjangan tersebut bila diakumulasikan total yang dibayarkan senilai Rp15.861.600.000 untuk guru non ASN, Rp4.363.200.000 tenaga administrasi sekolah non ASN, Rp906.000.000 operator sekolah. Maka selama enam bulan,jadi total Rp21.130.800.000.

“Diharapkan dengan munculnya anggaran ini dapat menjadi solusi atas kondisi yang dialami guru non ASN atau honorer sebab tidak sedikit dari mereka yang mengabdi secara maksimal tanpa terimbangi dengan penghargaan atas jerih payahnya itu,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya bersama dengan pemerintah tengah memperjuangkan anggaran tunjangan tersebut dapat berlanjut untuk tahun 2022 mendatang dengan besaran nilai yang sedikit lebih besar.

“Tahun 2022 dianggarkan meningkat senilai Rp25 miliar termasuk tunjangan guru honorer di SLB. InsyAllah mudah-mudahan bisa terealisasi,” kata Syaiful.
Baca juga: Tunjangan pembelajaran daring 9.336 guru honor SMA-SMK Sumsel cair
Baca juga: Tilap uang makan guru, mantan Kadisdik Pali Sumsel divonis 4 tahun
Baca juga: Guru berpenghasilan rendah di pelosok Sumsel mendapat bantuan ACT