Penanggulangan Kemiskinan Tetap Menjadi Prioritas

Kupang (ANTARA News) - Wali Kota Kupang Daniel Adoe mengatakan, penanggulangan kemiskinan di ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap menjadi prioritas pemerintahannya, baik masalah kemiskinan yang diukur berdasarkan pendapatan ekonomi maupun dalam mendapatkan pelayanan dasar.

Wali Kota Kupang mengemukakan hal itu pada puncak peringatan HUT ke-125 Kota Kupang dan HUT ke-15 Otonomi Daerah Kota Kupang di Balai Kota, Selasa, dalam sebuah acara yang dihadiri pula Direktur Komersial dan Teknik Perum LKBN ANTARA Rully C Iswachyudi serta Uskup Agung Kupang Mgr Petrus Turang.

Ia mengatakan, dalam menjawab berbagai persoalan kemiskinan tersebut, pemerintahannya telah mengemas penanggulangannya dalam bentuk program pendidikan murah bermutu, pelayanan kesehatan gratis, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelayanan air bersih, pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rumah sehat, serta pemberantasan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

Konsep pendidikan murah bermutu ini, menurut Adoe, dengan menempatkan guru-guru pegawai pemerintah (PNS) pada sekolah-sekolah swasta mulai dari tingkat TK sampai SMA/SMK serta membangun sebuah SMP dan SMA yang akan dibina menjadi sekolah unggul guna meningkatkan daya saing kelulusan siswa.

Sementara program pelayanan kesehatan gratis, kata dia, dengan menyiapkan tenaga dokter pegawai tidak tetap (PTT) dan tenaga bidan untuk kemudian didistribusikan ke puskesmas dan puskemas pembantu di Kota Kupang.

Wali Kota Adoe mengatakan, pada 2009, pihaknya telah mendistribusikan sebanyak 159 orang dokter PTT dan 134 orang tenaga bidan ke puskesmas dan puskesmas pembantu, sementara pada 2010 naik menjadi 179 orang tenaga dokter PTT dan 148 orang tenaga bidan.

Mantan Wakil Wali Kota Kupang periode 2002-2007 itu menambahkan, dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan dasar masyarakat kota secara cuma-cuma, pemerintahannya sudah membagikan 107.869 kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi keluarga miskin untuk mendapat pelayanan kesehatan gratis.

Selain Jamkesmas, pemerintah Kota Kupang juga merancang program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dan telah membagikan 92.689 kartu Jamkesda kepada keluarga kurang mampu dari target 106.631 kartu.

Ia mengatakan, program jaminan kesehatan gratis itu telah mendongkrak angka harapan hidup masyarakat Kota Kupang dari 71,48 persen pada 2009 menjadi 71,93 persen pada 2010 serta menurunkan angka gizi buruk dari 1,6 persen pada 2009 menjadi 1,3 persen pada 2010 dan menurunkan angka kematian ibu dari 13 kasus pada 2009 menjadi lima kasus pada 2010.

Dalam masa pemerintahannya bersama Wakil Wali Kota Daniel Hurek, pemerintah kota juga telah membangun sebuah rumah sakit type C non kelas untuk memberikan perawatan secara cuma-cuma bagi keluarga miskin yang telah mengantongi kartu Jamkesmas maupun Jamkesda.

Terkait pemberdayaan ekonomi masyarakat, pihaknya telah mengucurkan dana pemberdayaan sebesar Rp4 miliar melalui empat koperasi. Tingkat pengembaliannya hingga kini sudah mencapai Rp1,13 miliar sejak diluncurkan tahun 2008.

"Tahun 2009, kami kucurkan lagi dana Rp4 miliar untuk program yang sama melalui 14 koperasi dengan tingkat pengembaliannya hingga kini sudah mencapai sekitar Rp742,503 juta. Untuk 2010, kami masih menunggu sisa pengembalian dana dari program 2008 dan 2009," katanya.

Untuk program pelayanan air bersih, kata Adoe, pihaknya telah membangun 30 sumur bor, dan tetap konsisten untuk melakukan pengadaan sumur bor secara selektif pada daerah-daerah yang tidak dilayani fasilitas air bersih dari PDAM Kupang.

"Sekarang, kami tengah mengupayakan pengalihan aset PDAM Kupang ke Badan Layanan Umum (BLU) Provinsi NTT sesuai kesepakatan antara Ditjen Cipta Karya, Gubernur NTT, Wali Kota dan Bupati Kupang, dengan ketentuan pemerintah pusat memberi bantuan dana Rp30 miliar untuk pemasangan jaringan ke 15.000 sambungan rumah," katanya.

Menyangkut program rumah sehat, kata dia, pemerintahannya tengah membangun 1.000 unit rumah murah bagi masyarakat yang kurang mampu yang tersebar di berbagai kelurahan dalam kota ini.

Program pemenuhan kebutuhan masyarakat akan rumah sehat ini, tambahnya, telah dibangun 343 unit rumah di Kelurahan Manulai II dan 100 unit lainnya di Kelurahan Alak dari 1.000 unit rumah yang ditargetkan.

"Kami juga telah menyiapkan lahan seluas sekitar 200 m2 untuk membangun rumah type 24 bagi masyarakat yang kurang mampu serta pegawai negeri sipil golongan I dan II dengan harga cicilan flat sebesar Rp296.000," demikian Wali Kota Kupang Daniel Adoe.(*)

(T.L003/I007)