Gubernur Jatim ingin kabupaten/kota bertransformasi jadi kota cerdas

Surabaya (ANTARA) - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menginginkan seluruh kabupaten/kota di wilayah setempat bertransformasi menjadi smart city atau kota cerdas melalui berbagai inovasi.

"Untuk mewujudkannya perlu upaya-upaya inovatif yang dilakukan ekosistem kota dalam mengatasi berbagai persoalan dan meningkatkan kualitas hidup manusia dan komunitas," ujarnya di sela pameran teknologi berintegrasi atau Integrated Technology Event (ITE) di Surabaya, Rabu.

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Pemprov Jatim itu mendampingi Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian yang membuka ITE secara hybrid di Ballroom Grand City Surabaya.

Menurut Khofifah, kota cerdas tak hanya sekadar digitalisasi fasilitas atau pelayanan publik, namun juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi seluruh warga dengan baik.

Karenanya, kata dia, dibutuhkan kajian menyeluruh agar konsep kota cerdas di Jatim sesuai dengan keunggulan, potensi dan tantangan khas daerah masing-masing.

"Jatim harus bisa memanfaatkan seiring dengan era Society 5.0 ini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk membangun infrastruktur kota cerdas," ucap dia.

Sementara itu, ITE disebut Khofifah menjadi kesempatan baik untuk kabupaten/kota di Jatim agar terus melakukan improvement, inovasi dan terus memadukan dari seluruh kinerja yang dilakukan oleh bupati/wali kota maupun dengan pihak lain.

Konsepsi kota cerdas, lanjut dia, telah diupayakan oleh Pemprov Jatim, antara lain melalui smart people, smart governance, smart mobility hingga smart economy.

Di sisi lain, Gubernur Khofifah juga memaparkan tingkat Financial Inclusion di Jatim tahun 2021 yang telah mencapai angka 92 persen.

Ia menjelaskan, Financial Inclusion bertujuan mendorong masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dalam mendapatkan kredit usaha untuk memiliki akses ke sistem keuangan formal.

Berdasarkan data tersebut, tahun ini Jatim berhasil melampaui target Financial Inclusion secara nasional, yakni pada tahun 2024 adalah 90 persen.

"Artinya, ini akan menjadi bagian dari penguatan bagaimana infrastruktur yang cerdas terpadu dengan kawasan kota cerdas dan terintergasi," kata mantan menteri sosial tersebut.