Komisi IV Minta Bulog Perhatikan Kualitas dan Kuantitas Raskin

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron meminta kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas dalam distribusi beras raskin.

"Dalam nomenklatur sudah ditetapkan kemasannya 15 kilogram tapi yangkita lihat kan dalam kemasan 50 kilogram, seharusnya beras itu sudahdirepackaging sebelum ke Rumah Tangga Sasaran (RTS). Nah itu kanmenyalahi aturan dan kalau menurut aturan kan yang menyalahi harusdikenakan sanksi," kata Herman kepada antaranews.com, Jakarta, Selasausai melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten.

Menurut Herman, masalah yang sering dihadapi dalam penyaluran beras miskin (raskin) oleh Bulog adalah soal kualitas dan kurangnya jumlah beras raskin bagi masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan.

Bulog juga diminta melakukan usaha pemenuhan beras raskin dari surplus hasil produksi masyarakat lokal.

"Padahal dalam penyaluran raskin tersebut kuantitas maupun kualitas telah ditentukan. Kita mengingatkan Bulog," kata dia.

Politisi Partai Demokrat itu menambahkan, stok beras yang akan didistribusikan untuk raskin ditengarai merupakan beras impor dan jumlah kuantitasnya masih dalam bentuk kemasan 50 kilogram.

Herman yang didampingi anggota Komisi IV lainnya Sri Hidayati, Adiyaman Amir Saputra, Djoko Udjianto, I Wayan Sugiana, Siswono Yudo Husodo, Robert Joppy Kardinal, Viva Yoga Mauladi, Honing Sanny, Hendra Singkaru, Tamsil Linrung, Peggi Patricia Patippi dan Sudin mengungkapkan, program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat ini diharapkan dapat segera dituntaskan dengan lebih baik berdasarkan peraturan terkait penyaluran raskin yang telah ditetapkan.

Ia menyebutkan, pada tahun 2011 secara nasional jumlah RTS penerima beras raskin berjumlah sebesar 17,8 juta dengan alokasi anggaran untuk raskin Rp17,5 triliun.

"Kami terus mendukung program raskin ini dan berupaya untuk memperbaiki sistem penyalurannya. Ini program pemerintah yang harus dikawal dan kita ingin semua pihak yang terkait mendukungnya," ujarnya.

Sementara itu Wakil Gubernur Banten HM Masduki menyatakan sangat apresiatif jika pemenuhan raskin bagi RTS di Banten yang berjumlah sekitar 629.318 dipenuhi dari beras surplus hasil produksi lokal. Berdasarkan hal itu, pihaknya terus menggalakkan sapta usaha pertanian semisal pengolahan tanah, pengairan, ketersediaan pupuk dan pemberantasan hama.

"Saya sangat setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan untuk kebutuhan raskin dibeli dari surplus yang ada. Nah alangkah baiknya kalau Bulog secara intensif melakukan kegiatan agar perhitungan surplus yang selama ini benar-benar bisa dibeli untuk stok beras nasional," katanya.

Dijelaskan Masduki, hingga 21 April 2011 jumlah besaran pagu beras miskin sudah menyerap 79% dari pagu berjalan dan diyakininya pada akhir April 2011 bisa diselesaikan pagu sebesar 37 ribu ton.

"Yang jadi masalah saat ini bukan karena besaran atau kilogramnya, kalau hal itu sudah sesuai yakni 15 kilogram, namun saat ini masalahnya biaya pendamping dari titik distribusi hingga ke RTS. Tapi mudah-mudahan hal ini dapat diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Ia juga berjanji untuk mempertahankan dan tidak mengurangi lahan untuk petani sehingga apa yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat bisa terpenuhi.

Menyikapi pernyataan Komisi IV DPR dan Wagub Banten, Kepala Bulog Divisi Regional DKI-Banten Marwan Lintang menyatakan akan berkomitmen pemenuhan beras raskin dari surplus produksi beras lokal. Selain itu, untuk kemasan beras yang sebelumnya diberikan dengan menggunakan kantong plastik, segera akan diperbaiki dengan repackging dengan ukuran 15 kilogram.

"Ini stok beras impor terakhir untuk raskin dan mulai bulan ini sudah distop. Sedangkan untuk kemasan akan kami perbaiki segera," tukasnya.
(zul)