"Sesuai kewenangan bupati yang diatur Undang-Undang No. 4/2007, bahwa penutupan operasi tambang bisa dilakukan jika masyarakat sebagai penerima dampak langsung tambang menyatakan keberatan dan dirugikan," kata Zulkifli saat berbicara dalam rapat kerja terbuka di gedung DPRD, Senin, yang dihadiri anggota dewan dan ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat setempat.
"Ada banyak surat dan tuntutan masyarakat Sumbawa Barat sebagai pihak yang bersentuhan langsung menyatakan keberatan dan memprotes tidak adilnya keuntungan bagi rakyat dibandingkan apa yang dikeruk Newmont selama ini," katanya.
Rencana penutupan tambang Newmont sesuai SK Bupati No. 148 A/2011 masih akan diperpanjang. Bupati dan DPRD bersepakat menandatangani pernyataan sikap untuk terus menuntut kepemilikan saham, serta pemberlakukan Perda Nomor 1/2010 tentang Komisi Pertambangan yang ditolak Newmont.
Bupati Zulkifli Muhadli mengatakan dirinya juga menerima laporan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility atau CSR) Newmont ada yang dihentikan sepihak.
"DPRD mendesak bupati untuk memaksa PTNNT menghentikan operasi perusahaan itu jika selama beroperasi tidak melaksanakan kewajiban utamanya," katanya.
Bupati juga melaporkan banyak kewajiban keuangan Newmont kepada daerah tidak dibayar selama ini. Misalnya pajak penerangan jalan, dua persen dari keuntungan penjualan harga emas termasuk ada hak daerah menerima pembayaran dari setiap limbah tambang atau tailing yang dibuang setiap empat mil dari garis pantai Sumbawa Barat.
"Perjuangan KSB merebut saham itu kini sudah sampai Cikeas. Menteri Keuangan mengajukan syarat baru yang kemungkinan berat dipenuhi Newmont, utamanya terkait negosiasi ulang harga saham. Yang pasti keinginan pusat membeli saham Newmont belum final," kata Zulkifli.
Ia menegaskan Sumbawa Barat dirugikan sedikitnya Rp110 trilliun selama sepuluh tahun Newmont beroperasi. Menurut Zulkifli, ada banyak hak daerah yang tidak diakomodasi Newmont termasuk di antaranya kewajiban pajak lainnya dan komisi pertambangan.
"Saya sudah konsultasikan ke Kemdagri dan Kementerian ESDM, tidak ada yang salah dengan pemberlakukan Perda Komisi Pertambangan termasuk SK penutupan sementara tambang Newmont," katanya.
Kebijakan itu bisa dilakukan berdasarkan undang-undang sesuai kewenangan kepala daerah sebagai pemimpin daerah otonom. "Perda itu saya nyatakan masih tetap berlaku. Jika Newmont tidak mengindahkan produk undang-undang, maka dia (Newmont) akan berhadapan dengan hukum," katanya.
Selama ini PTNNT selalu berpatokan terhadap kontrak karya (KK), padahal sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4/2009 tentang Minerba, wajib bagi PTNNT menyesuaikan seluruh kebijakan KK sesuai peraturan pemerintah yang berlaku.
Ketua DPRD KSB HM Syafi?I memastikan mandat untuk merebut saham dan isi tiga tuntutan rakyat (revisi KK, pembelian saham tujuh persen dan Perda No. 1/2010) masih tetap belaku.
"DPRD secara kelembagaan mendesak agar Bupati KSB selaku kepala daerah menjalankan tiga tuntutan rakyat hingga tuntas," katanya saat membacakan kesimpulan rapat kerja tersebut.
Manager Public Relations PTNNT H Kasan Mulyono menanggapi berbagai langkah yang akan dilakukan Pemkab Sumbawa Barat tersebut menyesalkan semua upaya yang mengganggu kegiatan operasi tambang karena ini hanya akan merugikan semua pihak.
"Kami menyesalkan semua upaya yang mengganggu kegiatan operasi PTNNT. Upaya tersebut hanya akan merugikan semua pihak termasuk karyawan, pemerintah, masyarakat dan perusahaan," katanya. (M025/E005/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
