"Jalan tol Jagorawi adalah jalan tol pertama di Asia. Cina, India, dan Malaysia justru belajar dari kita dalam soal ini."
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Aburizal Bakrie, mengajak kalangan buruh/pekerja bekerja sama mendorong pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur agar investasi masuk ke Indonesia.

"Semua kaum pekerja harus memperhatikan serta mendorong tumbuhnya kebijakan ekonomi nasional yang kondusif pada pembangunan," kata Ketua Umum Partai Golongan Karya itu dalam sambutan tertulis pada Kongres ke-6 Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang diterima ANTARA News di Jakarta, Senin.

Ia mengemukakan, kaum pekerja bersama pihak terkait lainnya harus mendorong agar pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, listrik, air bersih, bandara, dan pelabuhan, mendapatkan prioritas. Menurut dia, infrastruktur, seperti jalan, Indonesia sudah jauh tertinggal dibandingkan negara pesaing atau bahkan negara tetangga.

"Jalan tol Jagorawi adalah jalan tol pertama di Asia. Cina, India, dan Malaysia justru belajar dari kita dalam soal ini. Tetapi, sekarang, jalan tol di Cina sudah puluhan ribu kilometer, dan di Malaysia sudah 6.000 kilometer, sementara pertambahan jalan tol kita bergerak dengan kecepatan seperti siput," ujar Aburizal.

Ia mencatat, sampai saat ini panjang jalan tol di Indonesia masih kurang dari 1.000 kilometer.

Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan pembangunan yang strategis di Indonesia, yang dinilainya belum belum menemukan titik keseimbangan. Menurut dia, menurut dia kebijakan ekonomi nasional harus mengutamakan pelaku usaha domestik pada beberapa sektor antara lain energi, pertanian, serta sumber daya alam.

"Kita ramah dan terbuka pada globalisasi, tetapi kita juga harus memiliki perlindungan yang memadai agar kaki kita semakin kuat, agar sektor-sektor yang vital tidak terlalu terpengaruh oleh preferensi dan gejolak ekonomi dunia," katanya.

Aburizal menegaskan, Indonesia memang membutuhkan investasi, namun harus adil dan memberi ruang memadai bagi dunia usaha dan kalangan pekerja domestik.

Ia mengajak kalangan buruh/pekerja bekerja sama dengan kalangan pengusaha menciptakan suasana kerja yang kondusif, ramah, dan bersih, serta berproduktifitas tinggi. Pekerja dan pengusaha, lanjut, dia berada dalam satu perahu yang sama mengarungi gelombang ekonomi yang pasang-surut.

"Jika kondisi ekonomi nasional membaik dan berjalan cepat, maka seperti ungkapan Presiden John F. Kennedy, the rising tide lifts all boats, laut yang pasang akan mengangkat semua kapal, beserta penumpang dan nahkodanya," ungkapnya.

Ia yakin dengan kondisi ekonomi nasional yang berputar cepat, investasi semakin banyak, peluang kerja semakin terbuka, maka tingkat pendapatan masyarakat akan naik.

"Saya berpendapat bahwa dalam soal ini, Indonesia harus semakin mengarah pada pembentukan sebuah sistem yang sering dikenal sebagai sistem negara kesejahteraan, atau welfare state system," katanya.

Dalam sistem itu, lanjut Ical, kepastian hukum sangat tinggi, serta tercipta berbagai regulasi yang mendamaikan serta mempertemukan tuntutan kaum pengusaha, kaum pekerja, serta hak-hak dasar masyarakat.

Instrumennya, menurut dia, adalah berbagai kebijakan nasional, seperti jaminan asuransi sosial, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, aturan perburuhan yang adil, aturan perpajakan yang progresif, tetapi masih dalam batas yang wajar dan kompetitif, serta komitmen pemerintah sebagai penengah yang melindungi semua pihak.

Oleh karena itu terkait dengan aturan perburuhan, ia menilai harus ditemukan titik keseimbangan baru serta pakta kesepakatan baru yang diterima semua

Sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya, ia menjanjikan, akan memperjuangkan pembuatan Undang-Undang Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS).

"Saya telah meminta kepada Fraksi PG untuk mencari jalan agar pembicaraan tersebut dilanjutkan kembali, meskipun secara aturan batas waktu akhir pembuatannya telah terlampaui," demikian Aburizal Bakrie.
(T.R016/B012)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011