Jakarta (ANTARA News) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menandatangani kontrak koalisi baru dan hanya menyampaikan masukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Bukan soal telah ditandatangani atau tidak kontrak koalisi. PKS mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait masukan-masukan dari PKS yang merupakan hasil pembicaraan dengan Majelis Syuro PKS," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq kepada antaranews.com di Jakarta, Senin.

Menurut Luthfi, belum diresponnya masukan dari PKS sejak pekan lalu, tidak membuat PKS akan mengambil langkah tertentu, termasuk keluar dari koalisi.

"Kita tak akan mengambil langkah apapun. Kita hanya memberikan masukan dan saran dalam rangka memperkokoh koalisi. Soal politik dibicarakan dalam waktu lama sebagaimana kami menerima draf kontrak koalisi yang juga butuh waktu lama. Memang tidak ada ," kata dia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal mengatakan, masukan yang diberikan oleh PKS tersebut diserahkan kepada Presiden SBY sendiri.

"Sekarang terserah kepada Presiden SBY karena gagasan awal koalisi adalah dari beliau. PKS belum tandatangan kontrak tersebut, kita hanya memberikan masukan-masukan," kata dia.

Menurut Mustafa, koalisi yang ada sekarang ini sudah baik.

"Dengan masukan dari PKS, tentunya diharapkan koalisi semakin baik. Tapi kalau tidak direspon masukan kita, gak apa-apa," kata Mustafa.

Hal yang sama juga diakui oleh Wakil Sekjen PKS Mahfud Siddiq, PKS belum menandatangani sama sekali draf kontrak koalisi tersebut.

"Kita belum tandatangani kok," kata Mahfud.

Pekan lalu, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyebutkan, Presiden PKS mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hingga kita, Presiden SBY belum merespon surat tersebut dan belum menjadwalkan pertemuan khusus dengan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq membahas koalisi.

(Zul/S026)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011