Indonesia calonkan kembali menjadi Anggota Dewan IMO Periode 2022-2023

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan Indonesia kembali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2022-2023.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, sebagai langkah persiapan menuju pemilihan pada Sidang Majelis IMO ke-32 di London, Inggris, pada 6-15 Desember 2021, Kemenhub berupaya menggalang dukungan dari negara-negara anggota IMO dengan menggelar acara resepsi diplomatik, pada Selasa (30/11).

“Indonesia siap menjadi anggota Dewan IMO, untuk terus berkontribusi memajukan sektor maritim dan pelayaran yang aman, selamat, dan juga ramah lingkungan,” kata Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Budi Karya menyampaikan, acara resepsi diplomatik tersebut dihadiri oleh sejumlah Duta Besar dari negara-negara anggota IMO, yaitu Dubes Tunisia Riadh Dridi, Duta Besar Mozambique Belmiro Jose Malate, Duta Besar Kamboja Iv Heang, Duta Besar Fiji Amenatave Vakasavuwaqa Yauvoli, dan perwakilan dari negara Iraq, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, Yemen, Iran, Bangladesh, Nigeria, Singapura, dan Brunei Darussalam.

Menhub mengatakan, selama menjadi anggota Dewan IMO Kategori C, Indonesia telah melakukan sejumlah inisiatif bagi kemajuan sektor maritim global.

Seperti contohnya di masa pandemi, Indonesia menginisiasi diadopsinya resolusi majelis umum, untuk membantu para pelaut mengatasi tantangan dan kendala yang dihadapi akibat pandemi Covid-19.

Mengingat para pelaut berperan penting menjaga keberlangsungan distribusi logistik secara global.

“Untuk melindungi keselamatan pelaut, kami berkomitmen mendukung kelancaran proses pergantian dan pemulangan kru kapal, dengan menyediakan sebelas pelabuhan di Indonesia untuk melakukan kegiatan Crew Changes,” ujarnya.

Lanjut dia, Indonesia juga berkontribusi memastikan penegakan peraturan dan standar dalam keselamatan dan keamanan maritim, serta perlindungan lingkungan laut.

Sebagai contoh, untuk peningkatan keamanan pelayaran lintas internasional, Indonesia telah menerapkan skema pemisahan lalu lintas di Selat Sunda dan Lombok, yang dilanjutkan dengan melakukan pemeliharaan navigasi internasional.

Selanjutnya, Indonesia juga terus melakukan upaya perlindungan lingkungan laut, pencegahan polusi dan pengurangan emisi di bidang pelayaran, melalui pemanfaatan energi terbarukan.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi strategis, yaitu berada di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang menjembatani Asia dan Australia.

"Oleh karena itu, sektor maritim memegang peran utama dalam menghubungkan nusantara, dalam rangka mendukung mobilitas orang maupun barang, serta dalam rangka melancarkan konektivitas maritim global," katanya.

Menhub menambahkan, Indonesia masuk dalam dalam keanggotaan IMO kategori C yang merupakan perwakilan dari negara-negara yang mempunyai kepentingan khusus dalam angkutan laut dan mencerminkan pembagian perwakilan yang adil secara geografis, bersama dengan Singapura, Turki, Cyprus, Malta, Moroko, Mesir, Meksiko, Malaysia, Peru, Belgia, Chile, Philipina, Denmark, Afrika Selatan, Jamaika, Kenya, Thailand, Liberia dan Bahama

Dengan menjadi anggota Dewan IMO, eksistensi Indonesia mendapat pengakuan dunia untuk turut menentukan kebijakan sektor transportasi laut dunia khususnya di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim.

Sebagai informasi, IMO adalah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang didirikan pada 1948. Badan ini bertanggung jawab atas isu-isu keselamatan dan keamanan pelayaran serta pencegahan terhadap polusi laut. IMO saat ini beranggotakan 172 negara serta 3 associate members dengan kantor pusat berada di Inggris.