"Sebelum dan saat pelaksanaan UN kami memang menerima beberapa laporan tentang adanya kabar-kabar yang mengatakan soal UN bocor, namun setelah kami cek ternyata isu itu tidak benar," katanya di Medan, Sabtu, saat meninjau kesiapan pelaksanaan UN tingkat SMP sederajat di Medan, Sabtu.
Ia mengataan, tahun ini pihaknya sedikitnya menerima 105 laporan keluhan dari masyarakat tentang UN tersebut, baik laporan berisi adanya kebocoran soal maupun laporan sekedar meminta informasi tentang UN lebih lanjut.
"Laporan tersebut diterima melalui SMS sebanyak 67 laporan, telepon 16, e-mail 18 dan melalui call center 177 sebanyak 4 laporan. Jika melihat dari jumlahnya, laporan itu menurun dibandingkan tahun sebelumnya yakni melalui SMS 808, telepon 31 dan e-mail 6," katanya.
Ia mengatakan, setiap tahun selalu saja ada isu bahwa soal UN bocor, baik sebelum pelaksanaan maupun saat berlangsungnya UN yang katanya ditemukan melalui sms di handphone maupun di secarik kertas.
Setiap kali menerima laporan tersebut, tim dari Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) langsung terjun kelapangan untuk mengecek kebenaran tentang isu tersebut.
"Tim BNSP langsung menyesuaikan temuan dilapangan dengan dengan master soal yang ada. Namun setelah disesuaikan ternyata kunci jawaban yang ditemukan itu sama sekali tidak benar,"katanya.
Menurut dia, pihaknya setiap tahun terus berupaya meminimalisir kemungkinan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan UN baik yang dilakukan oleh pserta didik maupun oleh pihak sekolah.
Selain melibatkan pihak kepolisian dalam pengawasan soal UN mulai dari percetakan hingga pendistribusian, hingga membuat lima tipe naskah soal dengan tingkatan kesulitan yang sama.
"Sebelum ujian, peserta juga belum tahu dia akan dapat tipe soal yang mana. Jadi kami minta peserta jangan terpancing dengan adanya isu-isu kebocoran soal tersebut. Dari pada sibuk-sibuk mencari bocoran soal, lebih baik anak-didik konsentrasi menyiapkan diri menghadapi ujian," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011