"Pemerintah dan DPR telah berkonsultasi dan disepakati bahwa jumlah maksimal yang akan diimpor adalah 250 ribu ton," kata Presiden.Jakarta (ANTARA News)- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan setelah 5 Januari 2006, pemerintah maksimal hanya akan mengimpor 250 ribu ton beras untuk mengamankan stok beras nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Presiden usai mendengarkan pemaparan dari Direktur Utama Bulog Widjanarko Puspoyo tentang situasi perberasan nasional pada akhir 2005 sampai awal 2006 di Gedung Bulog, Jakarta, Senin. Presiden yang saat itu didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Boediono, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi juga mengatakan bahwa keputusan itu ditetapkan setelah pemerintah berkonsultasi dengan DPR RI. "Pemerintah dan DPR telah berkonsultasi dan disepakati bahwa jumlah maksimal yang akan diimpor adalah 250 ribu ton. Bila mobilisasi beras domestik bisa mencapai 30 ribu ton sampai 40 ribu ton maka jumlah yang diimpor bisa jauh lebih rendah dari perkiraan sebesar 250 ribu ton," kata Presiden. Selain itu, kata Presiden, keputusan pemerintah untuk mengimpor beras pada Januari 2006 dilakukan dengan mempertimbangkan laporan dari Departemen Pertanian, Bulog, Menteri Perdagangan dan peninjauan ke berbagai daerah. Kebijakan impor beras tersebut, kata Presiden, diharapkan dapat mempertahankan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup dengan harga yang pantas supaya petani tetap terlindungi dan mendapat penerimaan yang layak dari hasil panen mereka. Ia mengatakan berdasarkan perkiraan sementara Indonesia akan membutuhkan 140 ribu ton sampai 150 ribu ton beras untuk stok selama Januari 2006 namun kalau secara domestik pemerintah bisa menyiapkan sekitar 40 ribu ton beras dengan meningkatkan produksi beras nasional maka pemerintah hanya memerlukan sekitar 110 ribu ton beras selama periode itu. Langkah pemerintah berikutnya untuk menjaga persediaan beras nasional, kata Presiden, adalah dengan melakukan pengawasan yang baik dan penegakan hukum (law enforcement) yang baik untuk menghindari pengimporan beras secara ilegal. "Langkah ini akan kita lakukan sebagai manifestasi keberpihakan pemerintah kepada petani, tujuannya agar kehidupan petani lebih baik dan mendapatkan penerimaan yang layak," ujar Presiden. Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga akan berusaha menggerakkan produksi beras dalam negeri dan memanfaatkan semua potensi yang ada sampai 5 Januari 2006. "Mobilisasi tersebut dilakukan untuk menghitung jumlah stok domestik yang bisa disediakan dan menghitung berapa kebutuhan yang harus dipenuhi selama Januari 2006," katanya. Langkah tersebut menurut Presiden sangat penting dilakukan untuk memastikan berapa banyak jumlah beras yang akan diimpor pada Januari 2006, yang merupakan bulan yang paling kritis. Lebih lanjut Presiden menegaskan impor tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan stok beras Bulog supaya tidak ada gangguan atau ancaman terhadap ketersediaan dan harga beras. "Ini semata-mata untuk memastikan ketersediaan beras yang diperlukan rakyat," tegasnya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006
