Bappenas sebut ketimpangan infrastruktur sanitasi masih ada di kota

Di ibu kota negara sendiri ternyata akses sanitasinya juga belum seperti yang diharapkan

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Bidang Sanitasi Direktorat Perumahan dan Permukiman Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Laisa Wahanudin mengatakan ketimpangan sanitasi masih terjadi di kota, bahkan ibu kota seperti Jakarta.

"Di ibu kota negara sendiri ternyata akses sanitasinya juga belum seperti yang diharapkan. Masih ada saudara kita yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS)," kata Udin dalam webinar "Hari Toilet Sedunia" yang dipantau di Jakarta, Senin.

Karena itu menurutnya perbandingan infrastruktur sanitasi antar wilayah tidak perlu dilakukan terlalu jauh, misalnya antara wilayah Indonesia bagian barat dengan bagian timur atau antara wilayah di dalam dengan di luar Pulau Jawa.

"Infrastruktur lain, misalnya jalan atau transportasi, saat ini tidak ada lagi desa yang terisolasi. Meski belum semua desa memiliki jalan beraspal, tapi menuju desa sudah ada jalan," katanya.

Untuk mencapai target 90 persen rumah tangga telah dapat mengakses sanitasi layak sampai 2024, diperlukan peran serta dari stakeholder baik di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Baca juga: Bappenas: Akses pada sanitasi layak naik 2,35 persen per tahun

Baca juga: Peringati Hari Toilet, 7,61 persen rumah tangga masih BABS

"Kita memerlukan pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) lima pilar yang saat ini dipimpin oleh kawan-kawan Kementerian Kesehatan," imbuh Udin.

Ia menambahkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) perlu dioptimalisasi dan direhabilitasi. Sinkronisasi perencanaan dan pendanaan dalam penyediaan sanitasi layak pun diperlukan karena banyak daerah yang mengalami kesulitan pendanaan.

Untuk itu, pihak yang berkecimpung dalam penyediaan sanitasi layak dan pengolahan air limbah juga perlu bekerja sama, termasuk pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

"Kita sadar tidak semua pemda nasibnya baik, terkait fiskal kapasitas, SDM, dan lain-lain. Menjadi kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk bisa membantu pemda mewujudkan program terkait sanitasi layak," imbuhnya.

Baca juga: Peringati Hari Toilet Sedunia, LIPI: Isu sanitasi masalah serius

Baca juga: Jangan tabukan toilet