PKB Bisa Ikut Pemilu

Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP Bidang Organisasi dan Kaderisasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Hanif Dakhiri menegaskan, partainya tidak mengalami konflik internal dan dapat dipastikan PKB bakal mengikuti Pemilu 2014 .

"Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pasti ikut pemilu 2014 dan saat ini seluruh infrastruktur partainya sudah siap diverifikasi. Jadi tidak benar kalau ada yang bilang PKB terancam tidak ikut pemilu karena dianggap sedang bersengketa," kata Hanif kepada antaranews.com, Jakarta, Jumat.

Hanif membantah pernyataan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo yang menyatakan PKB terancam tidak ikut pemilu jika tidak bisa menyelesaikan konflik internalnya tepat waktu.

"Saya dan juga seluruh kader PKB menyesalkan dan mengecam pernyataan Ganjar tersebut," kata Sekretaris Fraksi PKB itu.

Menurut Hanif, pernyataan Ganjar tersebut insinuatif, tendensius dan dari segi substansi tidak benar.

"Ngapain ngurusin masalah internal partai lain? Nggak etis itu. Etika kebersamaan dalam perkawanan dan etika antar fraksi atau partai mestinya harus dijaga. Saya protes keras soal ini karena sudah melukai hati warga PKB", tandas Hanif.

Hanif juga menjelaskan dari segi substansi tidak benar PKB dicontohkan sebagai partai yang tengah bersengketa sebagaimana yang diungkap oleh Ganjar.

"Sudah dua tahunan konflik PKB selesai di pengadilan dan Mahkamah Agung dengan keputusan berkekuatan hukum tetap. Jadi tak benar istilah sengketa itu di PKB sekarang, disinformatif. Secara kelembagaan PKB tak ada masalah dan karenanya kita siap berkompetisi pada pemilu nanti," ujar dia.

Terkait gugatan atas recall Lily Wahid dan Effendy Choirie, Hanif menjelaskan hal, itu bukan termasuk kategori sengketa kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 2/2011 tentang Partai Parpol.

"Itu bukan sengketa kepengurusan, jadi tak ada hubungannya dengan soal keikutsertaan PKB dalam pemilu. Tolong partai lain jangan menjadikan ini sebagai bahan insinuasi. Hargai dong etika hubungan antar partai," kata Hanif.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ganjar Pranowo mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM tidak bisa melakukan verifikasi terhadap partai politik yang sedang bersengketa untuk bisa ikut menjadi peserta pemilu 2014.

"Bisa daftar, diterima dulu tapi tidak bisa diverifikasi. Kemenkumham akan melihat apakah partai tersebut bermasalah atau tidak, apakah partai tersebut sudah lengkap kepengurusannya di 33 provinsi atau tidak," kata Ganjar.
(zul)