untuk mendanai pembangunan embung, pembuatan resapan air dan kanal yang disalurkan ke Sungai Kerinci

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Riau, mengalokasikan dana Rp9,3 miliar pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2022, untuk mengatasi banjir terutama di ibukota kabupaten itu, Pangkalan Kerinci.

"Dalam upaya mengatasi banjir maka dana sebesar Rp9,3 miliar itu untuk mendanai pembangunan embung, pembuatan resapan air dan kanal yang disalurkan ke Sungai Kerinci ataupun ke Sungai Kampar pada titik krusial," kata Wakil Bupati Pelalawan Nasarudin dalam keterangannya di Merangin, Riau, Senin.

Baca juga: Petugas pantau banjir di Kabupaten Indragiri Hulu

Menurut dia, untuk pengerjaanya akan meliputi pembebasan lahan serta pembangunan konstruksi drainase primer.

Menurut Nasarudin, besaran anggaran yang telah dialokasikan itu juga mendanai pembangunan "box culver", pada ruas jalan guna memperlancar saluran air di drainase primer ataupun drainase sekunder di kota Pangkalan Kerinci.

Baca juga: BPBD: Tiga daerah di Riau dilanda banjir

Alokasi dana ini, katanya lagi, adalah untuk merespons cepat keluhan masyarakat terhadap permasalahan banjir di kota Pangkalan Kerinci, guna menekan beban penderitaan masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana alam itu.

"Dalam upaya yang sama, Pemerintah Kabupaten Pelalawan melakukan berbagai kegiatan, misalnya, pengerjaan swakelola membersihkan drainase, membuka aliran baru termasuk normalisasi sungai," katanya.

Baca juga: BPBD Riau minta BPBD kabupaten-kota siaga banjir di puncak musim hujan

Sejumlah kegiatan ini, katanya lagi, sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam upaya penanganan banjir di kota Pangkalan Kerinci, karena penanganan banjir di kota Pangkalan Kerinci tidak dapat dilakukan secara sporadis tetapi harus dilakukan secara konstruktif dan menyeluruh.

Pada tahun 2022, kata Nasarudin, dilakukan analisis terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif serta tepat sasaran.

Baca juga: Banjir bandang rusak 20 rumah di Kampar

Di antaranya adalah penyusunan DED drainase, dan perencanaan pembangunan konstruksi di tahun berikutnya dan DED ini sebagai syarat usulan mengambil dana dari APBN.

"Upaya lainnya adalah terus menyadarkan masyarakat untuk peduli menjaga lingkungan, menjaga parit dan drainase pemukiman, disiplin membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, sehingga banjir dapat diatasi," katanya.

Baca juga: DLH sebut banjir di Bangkinang-Riau bukan karena penyumbatan sampah

Pewarta: Frislidia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2021