Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku malu ketika membicarakan masalah korupsi, karena hasil survei oleh Transparansi Indonesia (TI) menyatakan bahwa partai politik (parpol)dinilai paling korup. "Karena, partai Golkar adalah partai terbesar dan saya ketua umumnya, maka termasuk saya yang mempunyai tanggungjawab paling besar," kata Wapres Jusuf Kalla pada peluncuran buku "Memerangi Korupsi, Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia" di Jakarta, Senin. Menurut Wapres, saat ini merupakan tahun dimana orang akan berfikir berulang kali untuk melakukan korupsi. Hal itu terjadi karena adanya keterbukaan dan berkembangnya demokrasi di Indonesia.Hampir semua masalah, katanya, saat ini bisa diketahui dan terbuka kepada masyarakat. "Gaji saya saja dihitung tiap sennya. Jadi, semua sudah terbuka, kita tinggal baju dalam saja," katanya. Dalam pidatonya, Jusuf Kalla juga menceritakan bahwa Presiden dan Wapres pada saat ini tidak punya kekuatan apa-apa, jika berhubungan dengan kekuasaan yudikatif. Presiden dan wapres, katanya tidak punya kekuatan apapun untuk membela. "Jadi, kadang-kadang saya malu juga. Apa gunanya punya kawan presiden dan wapres kalau tak bisa bantu ini. Begitu pun sebaliknya. Apalagi, kalau mau minta pengurangan hukuman. Jadi, minta maaf kepada teman-teman, karena tak bisa bantu," kata Wapres, yang disambut tawa hadirin. Karena itulah, wapres menilai, kondisi saat ini sudah tercipta secara baik bagi pemberantasan korupsi, dan tinggal konkretnya yang harus satu per satu dijalankan. Sebelumnya, Wakil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ery Ryana Hardjapamekas, mengakui bahwa strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK sebagian besar mencontoh apa yang dilakukan oleh Hongkong.Keberhasilan pemberantasan korupsi di Hongkong, kata Ery, menjadi legenda tersendiri di dunia. Setidak-tidaknya, menurut dia, ada empat strategi yang dilakukan KPK saat mengambil contoh dari Hongkong, yakni peningkatan kapasitas, penindakan, pencegahan atau preventif, dan penggalangan partisipasi masyarakat. Buku "Memerangi Korupsi, Sebuah Peta Jalan untuk Indonesia" tersebut ditulis oleh seorang Jaksa dari Hongkong, Ian McWalters, yang memaparkan pengalaman pemberantasan korupsi di Hongkong. Peluncuran buku tersebut dihadiri pula oleh Gubernur Lemhannas, Prof Muladi, mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramly, Gubernru PTIK, Irjen Farouk Muhammad, anggota DPR, Alvin Lie, dan beberapa tokoh nasional. (*)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2006
