Sulbar-Balikpapan menjajaki kerja sama melalui konsep "Ma'balu"

Mabalu itu bisa kita jangkau bersama.

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) bersama Pemerintah Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur tengah menjajaki kerja sama melalui kolaborasi Program Marasa (Mandiri, Cerdas, dan Sehat) melalui konsep "Ma'balu' atau usaha jual beli.

"Kami akan menyambut kerja sama tersebut melalui Program Marasa," kata Ali Baal Masdar, Minggu, saat melakukan pertemuan dengan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud.

Warga Sulbar mengartikan "Ma'balu'" sebagai usaha jual beli, namun dibalik istilah itu, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengurai bahwa konsep itu sendiri ditarik dari konsep dagang antara tiga wilayah, yakni Mamuju, Balikpapan, dan Palu (disingkat Mabalu).

"Mabalu itu bisa kita jangkau bersama," ujar Ali Baal Masdar.

Program Marasa, menurut Ali Baal Masdar, terkoneksi ke berbagai sektor, sehingga akan sejalan dengan konsep "Ma'balu".

Apalagi, katanya lagi, dengan didirikannya ibu kota negara (IKN), pertambahan penduduk dan investasi di Kalimantan Timur akan menjadi peluang bagi wilayah di Sulawesi, termasuk Sulbar.

"Dengan begitu, baik Marasa maupun 'Ma'balu' dapat jalan bersama dan terealisasi sesuai harapan masyarakat," kata dia pula.

"Tiga provinsi ini, kalau berjalan lancar, maka kita tidak terlalu susah susah lagi dalam membangun," kata Ali Baal Masdar.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, konsep "Ma'balu" bukan sekadar slogan, tetapi akan diwujudkan dalam konsep segitiga emas ketiga daerah itu dalam menyambut IKN di Kalimantan Timur.

Pemkot Balikpapan, kata Rahmad Mas'ud, sudah menandatangani "Memorandum of Understanding/MoU" atau nota kesepahaman dengan Pemkot Palu, Provinsi Sulawesi Tengah dan berikutnya akan menyasar sejumlah kabupaten di Sulbar.

"Tahun depan di Sulbar akan kami realisasikan..Apa pun bisa dikerjasamakan, pertanian, peternakan, dan sektor lainnya," kata Rahmad Mas'ud.
Baca juga: Sulbar-Kaltim bangun sinergi sambut IKN
Baca juga: Gubernur Sulbar minta SKPD mengurangi perjalanan dinas