"Yang pertama, menyangkut cetakan soal yang dibagikan kada siswa, kurang jelas (sulit terbaca)," ungkapnya kepada ANTARA melalui hubungan telefon seluler, Rabu, di sela-sela peninjauan atas pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di Provinsi Kalsel, Rabu.
Politisi Partai Golkar ini yang berada di Kalimantan Selatan (Kalsel) sejak Selasa (19/4) dan telah meninjau pelaksanaan UN di beberapa sekolah tersebut kemudian menunjuk perbaikan waktu pelaksanaan (UN) sebagai catatan kedua hasil temuannya.
"Menurut saya, waktu pelaksanaan UN untuk SMA, SMK dan MA dimulai awal bulan Mei, supaya menuntaskannya tidak terburu-buru," katanya.
Selanjutnya, catatan ketiganya menyangkut (proses) pencairan dana yang terlambat dari Pemerintah Pusat.
"Ini agaknya termasuk salah satu faktor penting untuk diperbaiki, demi kelancaran UN," tambahnya.
Namun, sebagai catatan keempat, Ferdiansyah menemukan data berupa cukup baiknya respons (semua pihak) terhadap perjuangan Komisi X DPR RI tentang format UN sekarang (terutama menyangkut syarat kelulusan melibatkan pula unsur otonomi).
"Akan tetapi, yang menjadi catatan kelima saya, ialah, sosialisasi UN yang belum optimal. Paling tidak untuk hal ini (karena ada perubahan syarat kelulusan dibanding tahun sebelumnya), maka butuh empat bulan sebelum pelaksanaannya," ujarnya.
Di sini, menurutnya, terlihat lagi kesan terburu-buru dan tergesa-gesa.
"Terakhir, keenam, perlu pendalaman peran Pemeritah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, agar jelas manajemen operasionalnya," pungkas Ferdiansyah. (*)
(ANT/M036)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
