ICMI Banten Minta Pembangunan Gedung DPR Dihentikan

Lebak (ANTARA News) - Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Banten H Hasan Alaydrus meminta rencana pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat dihentikan karena melukai hati rakyat yang saat ini banyak infrastuktur pendidikan buruk juga kemiskinan.

"Saya minta wakil rakyat memiliki hati nurani dan menghentikan rencana pembangunan gedung DPR yang memakan biaya cukup besar itu," katanya di Rangkasbitung, Selasa.

Hasan mengatakan, selama ini fasilitas dan sarana gedung DPR yang lama masih layak untuk bekerja para wakil rakyat dan belum saatnya untuk dibangun kembali dengan menelan anggaran cukup besar.

Gedung dewan itu masih mampu menampung antara 500 sampai 600 orang.

Karena itu, kata dia, pihaknya tidak setuju rencana pembangunan gedung baru tersebut, terlebih menghabiskan dana Rp1,2 triliun dan dinilai belum begitu penting.

Lebih baik dana sebesar itu, kata dia, dialihkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, seperti menuntaskan kemiskinan, pengangguran dan pembangunan sarana pendidikan.

"Saya lebih setuju gedung wakil rakyat itu dilakukan renovasi saja karena pembangunan gedung DPR baru belum mendesak," ujarnya.

Menurut dia, pembangunan gedung baru tersebut tentu sangat melukai hati rakyat, karena anggota dewan dipilih oleh rakyat dan seharusnya mensejahterakan untuk kepentingan rakyat.

Selain itu juga anggota dewan harus memiliki hati nurani karena saat ini kehidupan rakyat dalam kondisi memprihatin dengan terjadinya bencana alam di beberapa daerah.

"Saya berharap Ketua DPR Alie Marzuki bisa mendengar dan melihat kondisi rakyat, terlebih adanya penolakan dari berbagai elemen masyarakat," jelasnya.

Dia juga mengatakan, pihaknya menilai kinerja anggota dewan sebagai pembuat produk Undang-Undang memiliki gaji cukup besar yakni Rp92 juta per bulan.

Pendapatan sebesar itu tentu harus diimbangi dengan kinerja yang baik pula.

"Kami merasa prihatin jika anggota dewan pada rapat atau Sidang Paripurna kursi duduk kosong dan jika mereka menghadiri tertidur pulas," katanya.

Hasan menambahkan, pihaknya setuju pembangunan gedung DPR dihentikan karena gedung lama masih layak untuk tempat bekerja para anggota dewan tersebut.

"Jika anggota DPR bekerja dengan baik untuk kesejahteraan rakyat saya kira sah-sah saja pembangunan gedung baru itu," jelasnya.(*)

(T. KR-MSR/S019)