KSP beri tenggat waktu penyelesaian lahan akses Makassar New Port

Jakarta (ANTARA) - Kantor Staf Presiden memberikan tenggat waktu penyelesaian pengadaan lahan jalan akses Makassar New Port (MNP) pada Desember tahun ini.

"Tidak bisa tidak, groundbreaking harus dilaksanakan bulan Desember ini. Kami usulkan tanggal 28 Desember dengan syarat lahan sudah clean and clear,” kata Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta dalam rapat koordinasi di Kantor Pelindo, Makassar, Jumat.

Febry menekankan perlunya kerja cepat untuk mengejar keterlambatan pencapaian target yang sudah bertumpuk. Febry menegaskan tahap pengadaan lahan menjadi titik awal krusial dalam kesuksesan pembangunan.

Merespon pernyataan Deputi I KSP, Head of PMO Investment Arwin menyatakan pihaknya telah turun ke lapangan untuk melakukan pengukuran lahan pada 23 November 2021. Langkah tersebut merupakan hasil dari rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KSP empat hari sebelumnya.

“Efek dominonya membuahkan percepatan terkait pengadaan lahan yang sebelumnya sangat lambat dilakukan. Alhamdulillah dalam 3 hari sudah selesai,” kata Arwin.

Dia menyampaikan percepatan pengukuran tanah tersebut telah merampungkan pemetaan 146 bidang untuk menjadi luasan pengadaan tanah bagi jalan akses ini. Setelah itu, dalam pekan ini akan diselesaikan daftar nominatif penerima uang ganti rugi.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan Bambang Priono menekankan bahwa percepatan luar biasa ini didukung dengan pengerahan maksimal SDM dari Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan.

“Selama 38 tahun saya berkarir, baru kali ini proses pengadaan lahan super cepat. Kami sungguh mengapresiasi bantuan dari KSP dan Pemda sehingga saat konsultasi publik dan pengukuran, situasi kondusif di lapangan,” jelasnya.

Dia mengatakan detail lainnya terkait peta bidang dan alih trase, Detailed Engineering Design, serta persiapan administrasi pembayaran uang ganti rugi akan diselesaikan dalam pekan ini sembari PT. Pelindo mempersiapkan pencairan uang ganti rugi dengan Bank Mandiri agar tidak ada jeda yang terlalu lama antara penetapan daftar nominatif dengan realisasi pencairan.

Rencananya pada 13-17 Desember 2021 pembayaran uang ganti rugi sudah diselesaikan pasca daftar nominatif penerima uang ganti rugi dan perubahan peta batas yang mengakomodasi alih trase bidang masjid yang terkena rencana pembangunan jalan akses.

Adapun saat menutup rapat tersebut, Febry memberikan catatan, "Milestone yang kita bentuk kali ini sudah sangat baik dan cepat, jangan turunkan standar lagi. Komunikasi dengan masyarakat dan ganti tanam tumbuh diperhatikan. Jangan ada lagi yang terlewatkan.”

Rapat resmi Kantor Staf Presiden ini turut dihadiri oleh segenap Forkopimda Sulawesi Selatan dan Kota Makassar disamping perwakilan Kementerian PUPR, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dalam rangka meningkatkan konektivitas ke MNP yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden No. 109/2020.