Jakarta (ANTARA news) – Salah satu ormas pendukung SBY, Benteng Kedaulatan (BK) menyatakan, tidak benar jika butir draft kesepakatan koalisi bisa mempersempit ruang gerak anggota DPR. Benteng Kedaulatan berpendapat butir kesepakatan koalisi tersebut tidak ada niat sama sekali untuk mengebiri kewenangan DPR di Senayan.

"Saya yakin, Presiden SBY sudah mempertimbangkan masak-masak draf dalam butir koalisi tersebut. Draf tersebu ut disusun agar terjadi suasana yang kondusif antara eksekuitif dan legislatif," kata Ketua Umum Benteng Kedaulatan (BK) Farhan Effendy kepada pers. di Jakarta, Selasa.

Farhan mengatakan, selama ini anggota partai koalisi berjalan sendiri-sendiri dan tak sejalan dengan pemerintah. Bahkan, ada salah satu partai peserta koalisi yang ingin menunjukkan pada rakyat bahwa partainyalah yang paling berjuang demi rakyat.

"Selama ini koalisi sudah tidak sejalan, makanya sekarang dibentuk butir baru agar partai tidak bisa macam-macam lagi," katanya.

Menurut Farhan, kedepan jika ada partai koalisi yang jelas-jelas melanggar butir kesepakatan, sebaiknya partai tersebut langsung mengundurkan diri dari koalisi.

"Tidak perlu dikeluarkan oleh SBY. Partai tersebut harus sadar dan langsung mengundur dari koalisi,” ujarnya.

Dalam membentuk koalisi, lanjut Farhan, SBY tentunya mempunyai rencana agar koalisi bisa berjalan dengan baik. Selama ini partai koalisi cenderung ingin melihat popularitas SBY menurun, demikian Farhan.

Sebelumnya, salah seorang kader dari partai koalisi mengatakan, jika kontrak baru koalisi telah disepakati. Sejumlah kesepakatan dalam kontrak koalisi bisa mempersulit gerakan partai anggota koalisi di parlemen.

"Setengahnya kita terkunci, setengahnya tidak. Tapi saya tidak bisa menerka apa yang terjadi di DPR nantinya," ujarnya.(*)
(R009/K004)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011