Presiden Kumpulkan Pimpinan TNI dan Polri

Bogor (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan jajaran pimpinan TNI dan Polri seluruh Indonesia untuk meningkatkan sinergi dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Para Kapolda dan panglima kodam dari seluruh daerah tersebut hadir pada rapat kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa.

Hadir juga seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Dalam pengantarnya sebelum memulai rapat, Presiden yang didampingi Wapres Boediono mengatakan bahwa Indonesia telah diberi peringatan berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban karena telah beberapa kali terjadi aksi kekerasan yang menyebabkan korban.

"Apa yang kita saksikan, saya melihat kita telah diberikan warning, peringatan, yang berkaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban publik dengan situasi kemanan di dalam negeri kita," ujarnya.

Presiden menyebutkan kekerasan horizontal, aksi terorisme, dan aksi radikalisme sebagai ancaman keamanan dan ketertiban yang bisa mengikis rasa ketenteraman publik.

"Ketiga-tiganya kalau kita biarkan akan mengganggu keamanan dalam negeri kita, keamanan masyarakat kita. Di sisi lain, masih kita saksikan juga beberapa kejadian yabg bisa kita katakan semacam pembangkangan," tuturnya.

Termasuk di antara aksi pembangkangan itu, menurut Presiden, adalah penyerangan terhadap para petugas negara yang sedang mengemban tugas.

"Ini semua akhirnya saya harus katakan bahwa bisa mengancam keberlanjutan dari keamanan dalam negeri kita, keamanan masyarakat kita," katanya.

Presiden meminta jajaran pimpinan TNI/Polri untuk secara serius menangani ancaman keamanan dan ketertiban negara sehingga rakyat tidak kehilangan rasa keamanan.

"Kalau kita tidak serius menangani, maka rasa aman rakyat bisa terganggu, rakyat kehilangan rasa aman dan ini tidak boleh terjadi. Akhirnya bisa jadi mereka mencari jalannya masing-masing, ini tidak boleh terjadi," katanya.

Rapat kerja yang dihadiri juga oleh pejabat teras TNI/polri itu akan mendengarkan paparan dari Menko Polhukam Djoko Suyanto dan akan ditutup dengan arahan serta instruksi dari Presiden.

(D013/S019/S026)