Stafsus Wapres minta "stakeholders" wujudkan RI pusat industri halal

Jakarta (ANTARA) - Staf Khusus Wakil Presiden RI Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim mengajak para pemangku kepentingan (stakeholders) di bidang logistik bersama-sama mewujudkan arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024.

Untuk menuju itu, ujar Lukman melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat diperlukan ekosistem terintegrasi yang meliputi suprastruktur, infrastruktur, dan model bisnis yang dapat mengakselerasi industri halal dan produk halal sebagai keunggulan kompetitif (competitive advantage) Indonesia.

"Dengan Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar posisi tawar untuk pengembangan industri halal semakin kuat sebagai competitive advantage dan juga bagian dari political trade (politik perdagangan) internasional," ujarnya saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Series Global Halal Hub di kantor Sekretariat Wakil Presiden.

Menurut dia Untuk mendukung itu perlu kemauan politik atau political will dari semua pemangku kepentingan dan menangkap peluang ekonomi industri halal dunia yang sangat besar.

Ekosistem industri halal terintegrasi, menurut Lukmanul Hakim, sangat penting untuk mewujudkan industri halal Indonesia yang berdaya saing, efisien, dan mampu menjadi pemimpin pasar di dunia.

Oleh karena itu, tambahnya, pemerintah fokus mendukung infrastruktur Kawasan Industri Halal (KIH) dan infrastruktur pendukungnya termasuk logistik halal, transportasi, hingga pelabuhan halal (halal port).

"Halal port sudah dimiliki negara-negara lain seperti Malaysia, Belanda, Brazil dan lainnya," katanya dalam FGD mengenai “Optimalisasi Logistik Bagi Produk Halal Ekspor” dengan narasumber para pemangku kepentingan di sektor logistik.

Dikatakannya Wakil Presiden mendapat refocusing tugas untuk mewujudkan arahan Presiden salah satunya adalah pengembangan industri halal.

Wapres, tambahnya, meminta adanya langkah quick-wins untuk mempercepat perwujudan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia pada 2024.

Sementara itu Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Arif Toha Tjahjagama menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mendukung logistik UMKM termasuk UMKM produk halal.

Dukungan tersebut, tambahnya, diantaranya pemberian subsidi biaya pengiriman untuk ekspor kepada pelaku UMKM melalui cargo consolidator, subdisi jasa pelabuhan, selain itu subsidi/penugasan khusus pelayanan umum (public service obligation/PSO) kepada BUMN yang menurut kajian secara finansial tidak menguntungkan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkan maskapai penerbangannya dapat bekerjasama dengan UMKM untuk mendapatkan tarif khusus untuk UMKM ekspor, khususnya UMKM halal, melalui cargo consolidatior para pelaku UMKM.

Direktur Utama Djakarta Llyod Suyoto siap berkolaborasi dalam ekosistem untuk mendorong UMKM halal dengan pelayanan pelayaran baik di dalam negeri maupun pengiriman barang ke luar negeri.

Di dalam negeri, Djakarta Llyod mengelola Tol Laut yang mengemban program pemerintah. “UMKM yang menggunakan tol laut mendapatkan diskon tariff 50-60 persen,” ujarnya.

Pos Indonesia yang memiliki jaringan hingga pelosok negeri, siap melayani logistik UMKM, termasuk UMKM halal, secara terintegrasi. “Pos Indonesia memiliki warehouse, cargo, sampai sistem pembayaran bagi UMKM," jelas Direktur Pos Indonesia Siti Choiriana.

Sementara Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono menyatakan dukungannya dalam ekosistem logistik untuk mendukung ekspor produk UMKM halal.