Pemerintah Diminta Tak Musuhi Nasdem Untuk Restorasi Indonesia

Mamuju (ANTARA News) - Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasdem, Ferry Muslidan Baldan, mengatakan, pemerintah tak perlu memusuhi Nasional Demokrat karena organisasi ini merupakan mitra strategis pemerintah dalam melakukan restorasi bangsa yang muaranya untuk kepentingan rakyat.

"Nasdem merupakan `rumah` perhimpunan semua organisasi politik untuk bersama-sama memikirkan nasib bangsa di masa kini dan yang akan datang. Makanya, pemerintah tak perlu risau dengan kehadiran Nasdem yang saat ini kian gencar merekrut kader-kader hingga akar rumput," kata Ferry Muslidan Baldan saat berada di Mamuju, Senin.

Menurutnya, Nasdem memiliki keistimewaan karena ternyata juga mampu mengajak seluruh organisasi politik baik dari tokoh partai Demokrat, PDIP, Gerindra, Hanura dan beberapa partai politik lainnya maupun dari kalangan akademisi untuk bersama-sama terlibat di Nasdem untuk melakukan restorasi Indonesia.

"Bukan hanya dari parpol yang ikut bersama Nasdem, namun sejumlah tokoh akademisi juga ikut berkecimpung untuk bersama-sama melakukan perubahan mendasar yang dihadapi bangsa saat ini," terangnya.

Ia mengemukakan, gagasan dibentuknya Nasdem tak lain untuk melakukan restorasi bangsa Indonesia sehingga atas dasar konsep ini lalu kemudian para insiator organisasi ini melebarkan sayapnya untuk membentuk kepengerusan di semua provinsi hingga ke tingkat desa.

Sehingga, kata dia, pemerintah pusat termasuk pemerintah provinsi provinsi Sulbar tak perlu memusuhi apalagi curiga kepada Nasdem sebagai organisasi oposisi pemerintah.

"Selama ini banyak tokoh nasional memusuhi Nasdem karena dianggap akan melawan pemerintah. Kami berdo`a semoga oknum yang mencurigasi Nasdem sebagai organisasi musuh pemerintah agar kelak juga ikut bersama Nasdem untuk melakukan gerakan perubahan di negeri yang kita cintai ini," tuturnya.

Dikatakannya, Nasdem banyak mendudukkan para bupati atau kepala daerah sehingga tak mungkin organisasi yang banyak mengkritisi pemerintah itu tak akan pernah memusuhi pemerintah.

Maka dari itu kata dia, sebagai pemimpin baik gubernur maupun bupati agar jangan pernah berbuat yang dapat menyakiti perasaan rakyatnya atas kebijakan yang dilakukan para pemimpin di daerah.

Ferri mengatakan, para bupati atau pun gubernur Sulbar harus mampu melakukan perubahan mendasar karena masyarakat telah menanti hadirnya perubahan yang lebih baik.

"Masyarakat saat ini menginkan sebuah perbedaan yang muaranya untuk kepentingan rakyat sesuai dengan cita-cita para pejuang pembentukan Sulbar yang diperjuangkan sejak tahun 50-an,"terangnya.

Ketertinggalan di Sulbar kata dia, salah satu motivasi dilakukan pemekaran wilayah dan itu harus dilaksanakan oleh gubernur secara optimal.

"Bukan berarti gubernur yang menjabat saat ini gagal melaksanakan pembangunan. Namun, kami hanya mengingatkan agar pak Anwar lebih menperhatikan kepentingan yang paling mendesak untuk menjadi perhatian untuk segera diatasi,"terangnya.

Salah satu hal yang paling mendesak untuk dibangun di Sulbar kata dia, memaksimalkan pembangunan terminal karena infrastruktur ini banyak menguntungkan kepentingan ekonomi rakyat.

"Pemerintah harus memikirkan apa yang akan dicapai lima hingga 20 tahun mendatang. Makanya, gubernur yang menjabat saat ini sebelum berakhir masa jabatannya harus memiliki konsep pembangunan yang jelas untuk dilaksanakannya dalam waktu 20 tahun,"terangnya.

Ini sangat perlu dilakukan, kata dia, agar siapa pun pemimpin yang menjabat sebagai gubernur bisa langsung menjalankan konsep itu dalam waktu 20 tahun yang akan datang. (ACO/Y006/K004)