Kemarin, Mahfud MD-Panglima TNI bahas Papua hingga hukuman koruptor

Jakarta (ANTARA) - Ragam peristiwa politik mewarnai pemberitaan nasional Kamis (25/11) kemarin mulai dari Menko Polhukam Mahfud MD membahas penanganan Papua bersama Panglima TNI Andika Perkasa hingga wacana hukuman mati bagi koruptor.

Berikut lima berita politik menarik kemarin yang dirangkum ANTARA:

1. Panglima TNI sambangi Menko Polhukam bahas penanganan Papua

Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa menyambangi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.

Pertemuan itu membahas soal penanganan Papua dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Selengkapnya di sini:

2. Kasad: Tumbuhkan kecintaan rakyat Papua kepada TNI

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengimbau jajarannya untuk membantu menumbuhkan rasa kecintaan rakyat Papua kepada TNI dan bangsa Indonesia.

Hal itu dikemukakan Kasad kepada pers di sela kunjungan kerjanya di Komando Daerah Militer (Kodam) XIV Hasanuddin, Kamis.

Selengkapnya di sini:

3. Wakil Ketua MPR: Guru dapat wujudkan generasi berdaya saing tinggi

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan bahwa guru dapat mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing tinggi, serta menjadi teladan dalam mewujudkan bangsa pembelajar untuk menghadapi perubahan dunia.

"Salah satu tantangan terbesar kita di sektor pendidikan adalah bagaimana kita tetap mampu mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing dan berakhlak mulia di era yang diwarnai berbagai perubahan ini. Peran guru sebagai pendidik sangat penting untuk mewujudkannya," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, saat menyambut Hari Guru yang diperingati setiap 25 November.

Selengkapnya di sini:

4. Anggota DPR: Hari Guru momentum tuntaskan rekrutmen sejuta honorer

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengatakan Hari Guru Nasional jadi momentum untuk meneguhkan komitmen memperjuangkan kesejahteraan para pendidik, salah satunya menuntaskan program Rekrutmen Sejuta Guru Honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi PPPK akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati, dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia," kata Syaiful Huda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini:

5. Sahroni setuju hukuman mati bagi koruptor namun harus sesuai mekanisme

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni setuju hukuman mati bagi koruptor namun harus sesuai mekanisme, misalnya jika tindakan yang dilakukan memiliki unsur tindak pidana korupsi (tipikor) berat dengan kerugian negara yang besar.

"Terkait hukuman mati bagi koruptor, secara pribadi saya mendukung, namun tentunya harus melalui mekanisme yang jelas. Tidak semua korupsi harus berujung hukuman mati," kata Sahroni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Selengkapnya di sini: