PKS Komitmen Perkuat Koalisi

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopa menyatakan bahwa penerimaan PKS terhadap kontrak baru koalisi berarti mempertegas komitmen partai itu untuk mendukung pemerintahan SBY-Boediono.

Kedepan, menurut Saan di Jakarta Senin, PKS diharapkan dapat benar-benar menjaga fatsun politik dalam berkoalisi.

"Alhamdullilah PKS kembali menggenapkan koalisi. Asumsinya kalau PKS masuk berarti PKS sudah setuju dengan isi kontrak koalisi yang yang baru dan yang telah dipertegas. Ke depan diharapkan PKS maupun anggota koalisi lainnya dapat menjalankan kontrak tersebut dengan baik dan bisa benar-benar menjaga fatsun politik," ujar Saan.

Dengan masuknya PKS maka semua anggota koalisi berkomitmen yang sama dan tidak ada lagi manuver-manuver yang merongrong pemerintahan yang sedang berjalan. Anggota koalisi tidak boleh lagi bermanuver dengan dalih yang tidak masuk akal seperti mengatasnamakan rakyat.

"Jangan lagi fatsun politik 'diplintir' seolah mereka sendiri yang berjuang untuk rakyat. Semua paham bahwa berkoalisi itu harus sejalan dan jangan ada upaya-upaya membuat fatsun sesuai dengan pengertian sendiri-sendiri, yang umum saja," katanya.

Anggota koalisi diharapkan juga dapat secara konsisten menjalankan kontrak koalisi, agar koalisi bisa menopang pemerintahan secara produktif, efektif dan baik sampai 2014.

"Koalisi diharapkan juga dapat menjalankan dan mendukung seluruh program kerja dan kebijakan pemerintah," katanya.

Saan mengatakan bahwa jika masuk koalisi maka seharusnya pendapatnya sama dengan pemerintah dan PD sebagai pendukung utama pemerintahan, menganggap hal itu telah selesai.

Ketua koalisi tentunya sudah mengevaluasi semuanya. Pihak yang masih tetap ingin bergabung dengan kami tentunya juga sadar bahwa pandangan kami mengenai Bank Century telah selesai dan tidak ada masalah.

"Kami tentunya berharap semua anggota koalisi memahami hal ini dan kami meminta komitmen anggota koalisi. Tentunya semua yang masih mau menerima kontrak yang baru memahami hal ini dan kita lihat saja nanti bagaimana komitmen anggota-anggota koalisi tersebut termasuk PKS," kata Sekretaris FPD di DPR ini.

Sedangkan mengenai perlunya reward dan punishment terhadap anggota-anggota koalisi, Saan menegaskan bahwa hal itu bukanlah kewenangan partai, namun Presiden SBY sebagai pimpinan koalisi.

"Masalah reward dan punishment itu wewenang ketua koalisi dan bukan wewenang kita.Kedepan itu kita hanya berharap bahwa yang namanya komitmen, visi dan gagasan di setgab harus dioperasionalkan secara konsisten dalam tataran politik," katanya.

Dia mengatakan, harus ada konsintensi dalam gagasan ide komitmen untuk menopang SBY berikut kebijakan dan program-programnya.

(S023/S019/S026)