Sri Mulyani: Realisasi anggaran perlinsos capai Rp338,2 triliun

Untuk belanja K/L Rp159,8 triliun meliputi Kementerian Sosial mencapai Rp73,8 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp15,25 triliun, dan Kementerian Ketenagakerjaan Rp6,7 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) mencapai Rp338,2 triliun atau 91,85 terhadap APBN per Oktober 2021 yang digunakan sebagai bantalan bagi keluarga miskin dan rentan.

"Hingga 31 Oktober telah terealisasi Rp338,2 triliun dan ini berasal dari K/L yang mencapai Rp159,8 triliun terutama dari Kemensos yang merupakan institusi paling penting dalam belanja sosial," katanya dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta, Kamis.

Realisasi ini berasal dari belanja K/L Rp159,8 triliun, non-K/L Rp160,5 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp18 triliun.

Untuk belanja K/L Rp159,8 triliun meliputi Kementerian Sosial mencapai Rp73,8 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM Rp15,25 triliun, dan Kementerian Ketenagakerjaan Rp6,7 triliun.

Realisasi belanja perlinsos dari Kementerian Sosial yang sebesar Rp73,8 triliun terdiri atas penyaluran bantuan PKH bagi 10 juta keluarga Rp20,7 triliun dan kartu sembako bagi 17,6 juta KPM Rp32,8 triliun.

Kemudian, penyaluran bantuan sosial tunai (BST) Rp17,23 triliun bagi 9,6 juta keluarga serta sembako PPKM sebesar Rp2,8 triliun bagi 4,8 juta keluarga.

Realisasi belanja perlinsos dari Kemenkop dan UKM sebesar Rp15,25 triliun digunakan untuk penyaluran bantuan produktif usaha mikro (BPUM) senilai Rp1,2 juta per usaha mikro kepada 12,71 juta penerima.

Realisasi dari Kemenaker Rp6,7 triliun dimanfaatkan untuk penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) selama dua bulan yang diberikan sekaligus Rp1 juta bagi 6,7 juta pekerja.

Selanjutnya, penyaluran bansos melalui TKDD yang mencapai Rp18 triliun digunakan untuk BLT Desa Rp18 triliun bagi 5,6 juta keluarga.

Terakhir, realisasi melalui belanja non K/L Rp160,5 triliun dimanfaatkan untuk penyaluran subsidi energi dan non energi di luar subsidi pajak Rp138 triliun yang termasuk diskon listrik Rp7,5 triliun bagi 30,8 juta pelanggan dan subsidi bunga UMKM Rp14,46 triliun serta program Kartu Prakerja mencapai Rp21 triliun bagi 5,9 juta peserta.