mendesak agar Israel dikeluarkan dari keanggotaannya di PBBJakarta (ANTARA) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan komitmennya untuk terus bersama pemerintah dalam meneguhkan politik bebas aktif dan tampil sebagai juru damai (peace maker) dalam menyelesaikan serta mencari solusi terhadap berbagai konflik di seluruh dunia.
"Misalnya terkait konflik Israel-Palestina, MUI melaksanakan dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar secara global untuk menegakkan Islam sebagai ajaran yang Ya'lu walaa Yu'la Alaihi dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat secara internasional," ujar Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim dalam diskusi yang diikuti dari Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan MUI menyadari bahwa masalah-masalah yang dihadapi masyarakat internasional, terutama dunia Islam, semakin kompleks. Masalah tersebut tidak hanya hadir dari faktor internal saja, eksternal pun turut mempengaruhi stabilitas politik.
Ketidakadilan global secara politik dan ekonomi, mempengaruhi tatanan dunia. Sejumlah negara yang berpenduduk Muslim, baik mayoritas maupun minoritas, merasakan dampak dari ketidakadilan ini. Dominasi neoliberalisme dan neokapitalisme melahirkan kesenjangan ekonomi.
Baca juga: MUI Bogor puji langkah Jokowi soal agresi militer Israel
Baca juga: MUI:Pengusiran di Sheikh Jarrah gambaran Israel ingin kuasai Palestina
Kemudian hak veto Amerika juga, kata dia, menjadi sumber masalah sehingga nasib bangsa Palestina hari ini semakin berat. Selain invasi dan aneksasi Israel terhadap Palestina terus dilakukan, upaya memecah belah negara Timur Tengah juga dilakukan dengan keterlibatan Amerika.
"Penyerangan Masjidil Aqsa di akhir bulan Ramadhan yang lalu adalah bukti yang tak terbantahkan dan telah menimbulkan korban serta kerusakan yang sangat serius di pihak Palestina," kata dia.
Menurutnya, MUI melalui berbagai forum seminar internasional mendorong dilakukannya proses demokratisasi di internal PBB dengan meninjau ulang dan membatasi hak veto. Dorongan itu diperlukan dalam rangka memudahkan upaya memperkokoh perdamaian dan keadilan global.
Baca juga: Pemerintah Indonesia kucurkan Rp36,5 miliar untuk bantu Palestina
Kemudian hak veto Amerika juga, kata dia, menjadi sumber masalah sehingga nasib bangsa Palestina hari ini semakin berat. Selain invasi dan aneksasi Israel terhadap Palestina terus dilakukan, upaya memecah belah negara Timur Tengah juga dilakukan dengan keterlibatan Amerika.
"Penyerangan Masjidil Aqsa di akhir bulan Ramadhan yang lalu adalah bukti yang tak terbantahkan dan telah menimbulkan korban serta kerusakan yang sangat serius di pihak Palestina," kata dia.
Menurutnya, MUI melalui berbagai forum seminar internasional mendorong dilakukannya proses demokratisasi di internal PBB dengan meninjau ulang dan membatasi hak veto. Dorongan itu diperlukan dalam rangka memudahkan upaya memperkokoh perdamaian dan keadilan global.
Baca juga: Pemerintah Indonesia kucurkan Rp36,5 miliar untuk bantu Palestina
Baca juga: Sikap Indonesia atas Palestina cerminan anti penjajahan, sebut MUI
MUI juga mengapresiasi dan akan terus bersama Pemerintah Indonesia yang selalu menunjukkan kegigihannya melalui berbagai forum dunia dan berbagai aksi membela Palestina. MUI memandang perlawanan terhadap Israel perlu terus dilakukan.
"Perjuangan melawan Israel lewat diplomatik yakni mendesak agar Israel dikeluarkan dari keanggotaannya di PBB. Mendorong masyarakat dan aktivis untuk terus mengecam dan menghentikan Israel serta jika perlu menyeretnya ke pengadilan internasional," kata dia.
Di satu sisi, MUI meminta pemerintah agar tetap tak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. "Bekerja sama dengan Israel sama artinya menodai amanah UUD 1945," kata dia.
Baca juga: MUI: Dunia harus kutuk dan hentikan tindakan tentara Israel
MUI juga mengapresiasi dan akan terus bersama Pemerintah Indonesia yang selalu menunjukkan kegigihannya melalui berbagai forum dunia dan berbagai aksi membela Palestina. MUI memandang perlawanan terhadap Israel perlu terus dilakukan.
"Perjuangan melawan Israel lewat diplomatik yakni mendesak agar Israel dikeluarkan dari keanggotaannya di PBB. Mendorong masyarakat dan aktivis untuk terus mengecam dan menghentikan Israel serta jika perlu menyeretnya ke pengadilan internasional," kata dia.
Di satu sisi, MUI meminta pemerintah agar tetap tak membuka hubungan diplomatik dengan Israel. "Bekerja sama dengan Israel sama artinya menodai amanah UUD 1945," kata dia.
Baca juga: MUI: Dunia harus kutuk dan hentikan tindakan tentara Israel
Baca juga: MUI serukan agar Israel dijatuhi sanksi internasional
Baca juga: MUI ingatkan Indonesia tidak normalisasi hubungan dengan Israel
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
