Pemprov DKI berencana relokasi warga terdampak rob ke rusun

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merelokasi warga tidak mampu secara ekonomi yang terdampak rob pada sejumlah lokasi di Jakarta Utara ke beberapa rumah susun (rusun).

"Jadi memang terkait banjir rob itu ada beberapa solusi, memang di antaranya nanti yang bila dimungkinkan itu bisa direlokasi ke rusun yang sudah ada, yang sudah terbangun," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis.

Riza menambahkan pihaknya akan mengkaji target jumlah kepala keluarga (KK) atau warga terdampak rob yang potensial untuk direlokasi karena tidak semuanya bisa dipindahkan sekaligus.

Ia menyebut tim bentukan dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara akan mengkoordinasikan rencana relokasi warga terdampak rob itu.

Selain mengkaji jumlah warga yang akan direlokasi, pihaknya juga mengkaji rusun yang akan disasar sebagai tempat untuk relokasi warga terdampak rob.

"Nanti sedang dikaji berapa yang memang kondisinya memungkinkan untuk diterima, ditampung, nanti ada tim yang mengkoordinasikan melalui Wali Kota Jakarta Utara," ucap Riza.

Di sisi lain, Riza meminta warga untuk bersabar karena saat ini pemerintah pusat dan Pemprov DKI sedang melaksanakan program pembuatan tanggul melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Terus kita membuat tanggul untuk bisa mengurangi, menghadang banjir rob yang selalu datang di musim hujan ini. Memang ini membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya tidak sedikit, mohon semuanya bersabar," ujar Riza.

Beberapa waktu lalu rob melanda sejumlah titik di Jakarta Utara di antaranya menimpa sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) pada enam RT yang berada di RW 022 Pluit, Penjaringan, kawasan Ancol, dan Muara Angke Jakarta Utara.

Sebelumnya, Kementerian PUPR dalam siaran pers pada Rabu (5/8) menjelaskan untuk mengurangi risiko banjir wilayah Jakarta bagian hilir dibangun tanggul untuk pantai dan muara sungai yang kritis sepanjang 46,2 km.

Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 kilometer dari target 33,2 km terbagi menjadi dua, yakni Kementerian PUPR sepanjang 10,8 km dan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22,4 km. Pada 2021, Kementerian PUPR mengerjakan tanggul sepanjang 3,8 kilometer.