Pemerintah Arahkan KUR ke Sektor Hulu

Ternate (ANTARA News) - Pemerintah terus mengarahkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor-sektor produktif di hulu, seperti sektor pertanian, perikanan dan industri merupakan tulang punggung perekonomian nasional, yang selama ini masih menerima alokasi kredit relatif kecil.

Hal itu diungkapkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Syariefuddin Hasan usai membuka "Temu Usahawan dan Seminar Nasional Pemberdayaan Wirausahawan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah melalui Kredit Usaha Rakyat" di Ternate, Maluku Utara, Sabtu sore.

Hadir dalam acara tersebut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ardhayadi Mitroatmodjo, Gubernur Maluku Utara Thaib Armain, Wali Kota Ternate H Burhan Abdurahman, para pimpinan Kantor BI Sulampua (Sulawesi, Maluku dan Papua) dan Balnustra (Bali Nusa Tenggara) serta para pimpinan perbankan di Maluku Utara.

"Selama ini KUR lebih banyak terserap oleh sektor perdagangan yang merupakan bagian hilir dari struktur perekonomian, sehingga penyerapan tenaga kerja dan multiplier effect dari KUR kurang optimal," katanya.

Oleh karena itu. ia mengemukakan, penyaluran KUR perlu didorong ke sektor produktif di hulu seperti pertanian dan perikanan, tambahnya.

Dalam penyaluran KUR selama tahun lalu tampak masih didominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan alokasi mencapai 63,7 persen, sementara sektor pertanian dan perikanan hanya merndapat alokasi 17,1 persen dari total KUR yang disalurkan Rp17,2 triliun.

"Pada dasarnya pemerintah tidak bisa membatasi sektor-sektor mana yang pembiayaannya akan dikurang atau ditingkatkan, hanya pada kenyataannya kita melihat sektor hulu masih kurang sehingga perlu ditingkatkan," jelasnya.

Sementara dalam acara temu usahawan, Syariefuddin Hasan menyatakan, pemerintah juga akan mendorong KUR dapat dimanfaatkan oleh wirausahawan pemula. Hal ini untuk menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat guna berwirausaha.

Ia mengatakan, selama ini perbankan hanya menyalurkan KUR kepada wirausahawan yang "bankable" yang bisnisnya telah berjalan dan dinilai visible. "Hal ini membuat wirausahawan baru sulit untuk berkembang," ujarnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan, kata dia, yakni perubahan kebijakan tentang besaran kredit tanpa agunan yang sebelumnya Rp5 juta menjadi Rp20 juta per debitur.

Peningkatan besaran pinjaman ini didasarkan atas keterbatasan debitur kredit mikro ini yang kurang leluasa dalam merencanakan keuangannya.

Dia juga berharap, bank sentral bisa menjaga suku bunga acuan (BI rate) yang saat ini 6,75 persen tetap bisa digiring ke tingkat yang relatif rendah agar suku bunga kredit bank juga rendah, sehingga dengan demikian penyaluran KUR akan semakin baik.

Pemerintah sepanjang tahun ini menargetkan total penyaluran KUR hingga akhir 2011 sebesar Rp20 triliun. Sementara itu, realisasi penyaluran KUR tahun lalu tercatat sebesar Rp17,23 triliun.

Angka tersebut meningkat sebesar 11,9 persen dibanding target tahun lalu senilai Rp15,395 triliun.

Sementara KUR yang telah disalurkan enam bank BUMN dan 13 Bank Pembangunan Daerah pada penutupan kuartal pertama 2011sudah mencapai hampir Rp6,29 triliun. Jumlah tersebut mencapai 31,47 persen dari target awal pemerintah untuk menyalurkan Rp20 triliun.

Sementara Deputi Bank Indonesia(BI) Ardhayadi Mitroatmodjo menjelaskan bahwa peran UMKM di dalam meningkatkan kapasitas perekonomian Indonesia ternyata cukup besar.

Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB (Produk Domestik Bruto) atas harga berlaku sejak 2005 yang secara rata-rata menyumbang sekitar 55 persen dari PDB.

Namun demikian, kata dia, sampai saat ini perkembangan UMKM masih belum banyak berubah secara signifikan. Salah satu kendala yang dihadapi UMKM adalah sulitnya akses ke sumber pembiayaan, karena perbankan masih belum banyak mengenal UMKM.

"Hal ini tampak dari sikap perbankan yang cenderung membiayai UMKM yang sama, karena sulit menemukan atau ragu melayani nasabah baru. Kondisi ini perlu diperbaiki, salah satunya dengan mendorong UMKM sedini mungkin berinteraksi dengan perbankan," ungkapnya.

Menurutnya, interaksi UMKM dengan perbankan seyogyanya dimulai dengan membuka rekening tabungan di bank. Keberadaan rekening tabungan ini bukan hanya sekedar tempat menabung, tapi juga berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan operasional UMKM tersebut.

Pergerakan uang yang keluar dan masuk dari rekening tabungan akan membantu perbankan lebih mengenal karakter usaha UMKM dari sisi keuangannya.

Sementara bagi UMKM yang belum pernah meminjam kepada perbankan, ini sangat membantu ketika mereka memerlukan kredit dari perbankan, paparnya.

"Perbankan juga diharapkan lebih aktif menjaring UMKM agar mereka bersedia membuka rekening tabungan di bank. Dengan demikian perbankan dapat selalu memonitor potensi bisnis baru berupa pemberian pembiayaan kepada UMKM tersebut," jelasnya.

Ia mengungkapkan nilai plafon KUR secara nasional posisi Februarai 2011 mencapai Rp38,29 triliun.

Sedangkan secara sektoral, nilai plafon KUR pada sektor pertanian mencapai Rp3,32 triliun atau 17,07 persen dari plafon KUR secara nasional dan sektor perikanan mencapai Rp19,69 miliar atau 0,05 persen dari plafon secara nasional.
(T. A026/S019)