Menjawab peserta Musyawarah Kerja Nasional PPP sebelum penutupan kegiatan tersebut di Jakarta, Sabtu, Suryadharma menyatakan PPP memang memahami ada kebutuhan ruangan yang lebih memadai bagi anggota DPR RI dan menganggap gedung itu dibutuhkan untuk menunjang peningkatan kinerja anggota DPR.
Namun PPP kemudian menyadari, rencana pembangunan gedung itu berujung polemik ketika rencana pembangunannya sudah disetujui.
"Pembangunan gedung itu, kalau mau ditolak dari awal," kata Suryadharma yang menambahkan, penolakan terjadi justru di saat RUU tentang APBN disetujui.
Jika sejak awal ditolak, maka tidak akan ada alokasi anggaran Rp1,1 triliun lebih untuk gedung baru DPR RI dalam APBN.
"Sekarang sudah disetujui. Anggarannya sudah ada sehinggal tinggal melanjutkan," katanya.
Namun Suryadharma menilai angkanya terlalu besar sehingga sebaiknya dikurangi agar tidak sampai Rp1,1 triliun lebih.
"PPP sudah mengajukan angka Rp537 miliar saja," katanya seraya mengatakan bahwa partainya menekankan ada efisiensi dalam pembangunannya.
Meski demikian, PPP menyatakan konsisten mendukung rencana itu.(*)
S023/S019
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
