Prancis siapkan 520 juta euro percepat transisi energi hijau Indonesia

Transformasi dan inovasi teknologi dalam bidang energi sangat penting dan untuk itu investasi dalam dua bidang ini akan kami lakukan di Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Prancis akan mengucurkan dana sebesar 520 juta euro (setara Rp8,3 triliun) untuk membantu program percepatan transisi energi hijau di Indonesia.

Komitmen tersebut tertuang dalam Letter of Intent (LoI) terkait kerja sama percepatan transisi energi di Indonesia yang ditandatangani oleh Duta Besar Perancis Olivier Chambard, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo, Country Director Agence Française de Développement (AFD) Emmanuel Baudran, dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini di Jakarta, Rabu.

Penandatanganan LoI disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian.

Menlu Prancis Jean-Yves Le Drian menyatakan kesiapannya dalam hal penanaman investasi terutama di bidang kesehatan dan energi terbarukan.

"Transformasi dan inovasi teknologi dalam bidang energi sangat penting dan untuk itu investasi dalam dua bidang ini akan kami lakukan di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Menlu Le Drian juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia karena keseriusan Indonesia melakukan transisi energi. Hal itu dibuktikan dengan upaya mengganti sumber energi fosil seperti batubara menjadi energi listrik berbasis teknologi bersih.

"Saya rasa Prancis bisa ikut ambil bagian dalam percepat transformasi ini," imbuhnya.

"Saya yakin akan banyak perusahaan Prancis yang ingin melakukan investasi di Indonesia terutama dalam bidang baterai mobil listrik," sambung Menlu Le Drian.

Dalam kesempatan yang sama, Luhut menyampaikan dukungan penuh atas kerja sama tersebut. Ia mengatakan kerja sama antara kedua negara penting bukan hanya di sektor energi namun juga sektor ekonomi, kesehatan, IT industri, pertahanan, kemaritiman, dan lingkungan.

"Kami menyambut Prancis sebagai mitra strategis untuk mengembangkan industri berteknologi bersih dan berkelanjutan di Indonesia terutama di industri kemaritiman," kata Luhut.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Marves Basilio Dias Araujo menjelaskan Indonesia membuka akses Prancis untuk berinvestasi di proyek-proyek prioritas energi terbarukan dan mendorong Prancis menyiapkan pembiayaan inovatif bersama mitra lokal di Indonesia.

Ia mengatakan AFD juga telah memobilisasi berbagai instrumen finansial termasuk bantuan teknis untuk mendukung Indonesia dengan total dana program percepatan transisi energi senilai 520 juta euro.

Basilio menyampaikan LoI ini akan mampu percepat implementasi transisi energi yang semula berbasis fosil menjadi energi baru terbarukan yang berkelanjutan dan bersih.

"Ini akan membuat Indonesia jadi salah satu global key player (pemain kunci global) dalam transisi energi di dunia," kata Basilio.

LoI tersebut memuat antara lain skema pinjaman konsesi pengembangan kebijakan Sustainable and Inclusive Energy Programme; pinjaman konsesi kepada PLN untuk proyek transmisi dan distribusi, hibah untuk tenaga ahli dan studi kelayakan, termasuk kredit kepada bank milik negara untuk proyek pembangkit listrik tenaga mini hidro dan energi terbarukan lainnya.