terus memperkuat kelembagaan dan peran serta masyarakatDenpasar (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati bersama Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo memperkuat sinergi dan kolaborasi terkait percepatan penurunan angka stunting.
"Program tersebut dimulai di tingkat pusat hingga daerah untuk mendukung tercapainya target penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada 2024," kata Menteri PPPA, Bintang Darmawati pada acara penandatanganan Komitmen Bersama Pencanangan Desa Ramah Perempuan, Peduli Anak dan Desa Bebas Stunting serta Kampung Keluarga Berkualitas di Teba Majelangu, Desa Kesiman Kertalangu Denpasar, Bali, Rabu.
Menteri PPPA Bintang Darmawati mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya, di antaranya melalui Program Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), berbagai program pencegahan stunting yang terintegrasi dalam Puskesmas Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, dan Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA).
Baca juga: SEAMEO RECFON gandeng Pemerintah Daerah dan Poltekkes untuk pengentasan stunting
Baca juga: Mahasiswa bisa ikut upaya penurunan stunting di daerah pada MBKM
Upaya lain menurut Bintang Darmawati, membentuk pusat kreativitas anak, memperkuat sinergi dengan jaringan forum anak, serta pemberian edukasi mengenai perkawinan anak dan kehamilan di usia dini yang terus digalakkan hingga tingkat akar rumput, serta optimalisasi layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan perempuan dan anak, melalui layanan SAPA 129.
"Kami juga terus memperkuat kelembagaan dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik perlindungan perempuan dan anak kepada pemerintah daerah yang kali ini komitmen dengan Pemerintah Kota Denpasar," katanya.
Ia mengatakan, semua itu bertujuan untuk membantu daerah meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Denpasar karena telah berperan aktif di dalam menanggulangi masalah perempuan dan anak," kata Bintang Darmawati.
Baca juga: Organisasi internasional apresiasi komitmen Indonesia perbaiki gizi
Upaya lain menurut Bintang Darmawati, membentuk pusat kreativitas anak, memperkuat sinergi dengan jaringan forum anak, serta pemberian edukasi mengenai perkawinan anak dan kehamilan di usia dini yang terus digalakkan hingga tingkat akar rumput, serta optimalisasi layanan rujukan akhir bagi korban kekerasan perempuan dan anak, melalui layanan SAPA 129.
"Kami juga terus memperkuat kelembagaan dan peran serta masyarakat, serta memberikan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik perlindungan perempuan dan anak kepada pemerintah daerah yang kali ini komitmen dengan Pemerintah Kota Denpasar," katanya.
Ia mengatakan, semua itu bertujuan untuk membantu daerah meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Saya sangat mengapresiasi Pemerintah Kota Denpasar karena telah berperan aktif di dalam menanggulangi masalah perempuan dan anak," kata Bintang Darmawati.
Baca juga: Organisasi internasional apresiasi komitmen Indonesia perbaiki gizi
Baca juga: Wapres: Indonesia harus fokus pada 1.000 HPK untuk tuntaskan tengkes
Sementara, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ,Pemerintah Daerah melalui para Kepala Dinas dapat menggerakkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk bersinergi sehingga menjadi kekuatan besar dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.
"Melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN AKSI), pemerintah melalui BKKBN berupaya menajamkan intervensi dari hulu untuk mencegah anak terlahir dengan kondisi stunting," ucapnya.
Ia mengatakan faktor sensitif seperti lingkungan yang kumuh, sanitasi tidak baik, serta kemiskinan menjadi perhatian penting, namun faktor spesifik yaitu pada 1.000 hari pertama kehidupan anak, bahkan mulai dari proses sebelum menikah hingga setelah melahirkan, proses ini harus dikawal bersama-sama.
Baca juga: Sleman tetapkan dua kelurahan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Sementara, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo mengatakan melalui mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting ,Pemerintah Daerah melalui para Kepala Dinas dapat menggerakkan para pemangku kepentingan termasuk masyarakat untuk bersinergi sehingga menjadi kekuatan besar dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.
"Melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN AKSI), pemerintah melalui BKKBN berupaya menajamkan intervensi dari hulu untuk mencegah anak terlahir dengan kondisi stunting," ucapnya.
Ia mengatakan faktor sensitif seperti lingkungan yang kumuh, sanitasi tidak baik, serta kemiskinan menjadi perhatian penting, namun faktor spesifik yaitu pada 1.000 hari pertama kehidupan anak, bahkan mulai dari proses sebelum menikah hingga setelah melahirkan, proses ini harus dikawal bersama-sama.
Baca juga: Sleman tetapkan dua kelurahan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak
Baca juga: Dosen: Wujudkan lebih banyak sekolah ramah anak jauh dari kekerasan
Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan, pencanangan kampung keluarga berkualitas di Desa Kesiman Kertalangu adalah upaya mendekatkan pelayanan dan pembangunan sektor terintegrasi ke desa, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan keluarga yang lebih berkualitas.
Di Desa Kesiman Kertalangu pencapaian persentase aseptor KB cukup tinggi karena secara rutin mengadakan pelayanan KB gratis yang diselenggarakan oleh Dinas PPP3AP2KB.
Dengan dilaksanakannya pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama itu diharapkan dapat mendorong seluruh komponen untuk mencapai kemajuan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang pembangunan serta dapat mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian, akan pentingnya eksistensi perempuan dan anak.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan piala Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Kota Layak Anak (KLA) dari Menteri PPPA kepada Wali Kota Denpasar.
Selanjutnya juga penyerahan paket sayuran dan olahan ikan kepada ibu hamil, balita kurang gizi, dan balita terindikasi stunting.
Baca juga: KPPPA jelaskan pentingnya Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara mengatakan, pencanangan kampung keluarga berkualitas di Desa Kesiman Kertalangu adalah upaya mendekatkan pelayanan dan pembangunan sektor terintegrasi ke desa, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pembangunan keluarga yang lebih berkualitas.
Di Desa Kesiman Kertalangu pencapaian persentase aseptor KB cukup tinggi karena secara rutin mengadakan pelayanan KB gratis yang diselenggarakan oleh Dinas PPP3AP2KB.
Dengan dilaksanakannya pencanangan dan penandatanganan komitmen bersama itu diharapkan dapat mendorong seluruh komponen untuk mencapai kemajuan pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang pembangunan serta dapat mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian, akan pentingnya eksistensi perempuan dan anak.
Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan piala Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Kota Layak Anak (KLA) dari Menteri PPPA kepada Wali Kota Denpasar.
Selanjutnya juga penyerahan paket sayuran dan olahan ikan kepada ibu hamil, balita kurang gizi, dan balita terindikasi stunting.
Baca juga: KPPPA jelaskan pentingnya Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
Baca juga: KPPPA sebut pentingnya ruang bermain anak penuhi standardisasi
Pewarta: I Komang Suparta
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2021
