Pengamat nilai efisiensi logistik percepat pemulihan ekonomi

Pembentukan holding pelabuhan harus diikuti dengan kebijakan yang mampu memangkas mata rantai birokrasi yang selama ini menciptakan ekonomi biaya tinggi

Jakarta (ANTARA) - Direktur The National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi mengatakan bahwa efisiensi sektor logistik di pelabuhan mampu mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

“Pembentukan holding pelabuhan harus diikuti dengan kebijakan yang mampu memangkas mata rantai birokrasi yang selama ini menciptakan ekonomi biaya tinggi. Efisiensi logistik akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi kita,” kata Siswanto dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Siswanto mengungkapkan sejumlah kebijakan dan inisiatif terus dilakukan pemerintah guna melakukan efisiensi logistik. Salah satunya adalah keputusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membentuk holding pelabuhan Indonesia (Pelindo).

Ia menilai integrasi Pelindo merupakan momentum untuk menciptakan rantai pasok logistik pelabuhan yang lebih efisien.

Lebih jauh Siswanto menjelaskan biaya mahal logistik dapat ditelusuri sejak barang diangkut dari gudang milik konsumen hingga sampai ke lokasi tujuan. Dari mata rantai perjalanan barang tersebut, berbagai biaya sudah mengikuti. Mulai biaya yang sifatnya pasti maupun biaya lain yang seringkali tidak terukur.

Dengan adanya integrasi semua pelabuhan milik BUMN dalam satu atap komando, kata dia, diharapkan setiap pelabuhan memiliki sistem dan standar kualitas layanan yang sama.

“Efisiensi logistik harus lebih fokus pada aktivitas yang berada di darat. Seperti memperpendek birokrasi dan mendorong digitalisasi layanan pelabuhan agar biayanya semakin terukur dan pasti,” ujarnya.

Lanjut dia, efisiensi logistik pelabuhan dapat dimulai dengan adanya regulasi pemerintah yang mengatur biaya forwarder yang selama ini tidak terkontrol.

Biaya itu di antaranya meliputi biaya pelayaran/pelabuhan, inventory, administrasi dan lain-lain yang semuanya diurus oleh forwarder.

"Instrumen biaya forwarder inilah yang seringkali memicu biaya logistik mahal. Dibutuhkan regulasi untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha lainnya," pungkas Siswanto.