Jakarta (ANTARA News) - Kalangan anggota DPR di Komisi VII meminta keterbukaan pemerintah dalam perhitungan akurat tentang harga minyak, khususnya menyangkut "Indonesia Crude Price" atau ICP. Sebagaimana diberitakan melalui situs resmi DPR, di Jakarta, Minggu, Ketua Komisi VII DPR, Erlangga Hartarto (Fraksi Partai Golkar), mengingatkan pemerintah agar bersikap terbuka dengan perhitungan harga minyak itu. "Kami perlu tahu segera tentang perhitungan yang akurat pada harga ICP selain US$45 per barel. Karena berdasarkan keterangan Dirjen Migas, harga ICP masih berbentuk kisaran US$ 40-US$ 60 per barel," katanya, saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN serta Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE) Departemen ESDM, pekan lalu. Perhitungan dengan berbagai macam ICP tersebut, menurutnya, harus sudah disampaikan dalam rapat dengan Menteri ESDM mendatang. Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, mendesak pemerintah agar segera menurunkan tarif dasar listrik untuk masyarakat mengingat harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah turun. Asumsi Nilai Tukar Dalam penjelasannya, Dirjen LPE, J Purwanto mengatakan, penurunan disesuaikan dengan asumsi nilai tukar dan harga minyak Indonesia dalam APBN 2009, seiring dengan penurunan harga minyak dunia. "Alokasi anggaran subsidi di sektor kelistrikan dalam APBN 2009 dengan ICP US$80 per barel dan kurs Rp9.400 per dolar sebesar Rp45,96 triliun. Angka tersebut didapat dari kalkulasi subsidi tahun berjalan pada APBN 2009 sebesar Rp51,94 trilyun, ditambah dengan kekurangan subsidi pada tahun 2007 dan 2008 yang masih diaudit sebesar Rp 5,48 trilyun," ungkapnya. Dengan demikian, lanjutnya, total kebutuhan subsidi listrik menjadi Rp57,42 triliun. Total subsidi tersebut, katanya, dikurangi dengan rencana penghematan subsidi senilai Rp6,17 triliun dan persentase 30 persen 'domestic market obligation' batu bara sebesar Rp5,29 triliun, sehingga didapat alokasi anggaran subsidi listrik pada tahun 2009 ini mencapai Rp45,96 triliun. "Karena asumsi akan diubah, ICP menjadi US$45 per barel dan kurs menjadi Rp11.000 per dolar, maka subsidi berjalan tahun 2009 ini diusulkan menyusut menjadi Rp41,59 triliun," jelasnya. Sementara itu, Direktur Utama PT PLN, Fahmi Mochtar menjelaskan, pihaknya memperkirakan bisa menghemat Rp20 triliun jika bisa mengurangi konsumsi BBM yang digunakan sebagai sumber pembangkitnya sebanyak 3,3 juta ton. Konsumsi BBM tersebut, menurut Fahmi Mochtar, akan diganti dengan penggunaan batu bara sebagai sumber energi pembangkitnya. (*)
Pewarta:
Copyright © ANTARA 2009
