Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Keuangan mencatat konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi hingga Maret 2011 mencapai 9,6 juta kiloliter, sementara asumsi konsumsi tahun ini dalam APBN ditetapkan 38,6 juta kiloliter.

"Realisasi konsumsi BBM subsidi lebih tinggi dari perkiraan, realisasi mencapai 9,7 juta kilo liter, 6,85 persen lebih tinggi dari tahun lalu 9,06 juta kiloliter," kata pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan, pemerintah juga telah memberikan subsidi sebesar Rp32,4 triliun yang meliputi subsidi energi untuk BBM mencapai Rp18,1 triliun, listrik Rp6,5 triliun dan non energi pangan Rp7,6 triliun.

Menurut Bambang, realisasi konsumsi BBM bersubsidi tersebut menunjukkan peningkatan akibat bertambahnya volume kendaraan di Indonesia.

"Realisasi konsumsi BBM bersubsidi menunjukkan kecenderungan meningkat. Itu karena bertambahnya jumlah kendaraan," ujarnya.

Sementara terkait perkembangan harga minyak dunia yang meningkat dan situasi perkonomian global, Bambang menjelaskan, realisasi ICP minyak hingga Maret mencapai 104,5 dolar AS dan lifting minyak hanya mencapai 906.000 barel per hari.

Padahal, asumsi dalam APBN ICP minyak ditetapkan sebesar 80 dolar AS per barel dan lifting sebesar 970.000 barel per hari.

"Kami tetap melakukan review dan menjaga agar sesuai dengan asumsi APBN, karena pergerakan harga minyak selalu unik dan 95 persen peluang terjadinya harga minyak, selalu bergerak pada angka 35-120 dolar AS seperti 2009," ujar Bambang.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menambahkan volume BBM bersubsidi memang melebihi perkiraan apalagi harga minyak dunia saat ini pergerakannya belum dapat diprediksi.

"BBM bersubsidi masih dalam volume yang ditetapkan, namun pergerakan harga minyak dapat mempengaruhi subsidi dan kalau subsidi naik bisa mempengaruhi anggaran pendidikan 20 persen," ujarnya.

Anny menjelaskan saat ini kondisi APBN masih terjaga dalam level stabil dan "cash flow" relatif aman karena masih ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp42 triliun.

Ia menambahkan pemerintah akan menyiapkan APBN Perubahan setelah laporan perkembangan ekonomi semester I selesai pada Juli terutama review terkait harga ICP minyak, lifting dan nilai tukar rupiah yang hingga Maret mencatatkan angka rata-rata Rp8.904.

"Agustus nanti kita mulai membahas APBN Perubahan dan pemerintah akan me-review terkait ICP, kurs serta lifting yang tidak tercapai," ujarnya.

(S034/B012/S026)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011