"Anggaran belanja tambahan itu permintaan dari kementerian kementerian untuk adanya belanja tambahan. Jumlahnya cukup besar. Kalau itu direalisasikan mungkin harus mengajukan revisi anggaran," katanya di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu.
Ia menambahkan, besarnya jumlah tambahan anggaran tersebut bila direalisasikan dapat mendorong defisit anggaran meningkat.
Agus menyatakan, jumlah permintaan tambahan anggaran dari kementerian dan lembaga cukup besar diantaranya untuk alat utama sistem persenjataan dan reformasi birokrasi.
Namun demikian, Menkeu tidak mau menjawab berapa jumlah total permintaan tambahan anggaran dari kementerian tersebut.
"Belum bisa dibicarakan, belum bisa disebutkan juga (kementerian lembaga)," katanya.
Menurut Menkeu, sampai saat ini APBN masih sehat meski ada beberapa tekanan yang datang dari sektor energi terutama harga minyak bumi dan "lifting" minyak yang sulit tercapai serta peningkatan harga pangan.
Ia mengatakan, meski harga minyak terutama berdasarkan ICP saat ini terus meningkat, di atas 110 dolar AS, namun rata-rata ICP dari April 2010 hingga Maret 2011 berada di kisaran 87 dolar AS atau masih terkendali di antara 80-90 dolar AS.
Hal ini menurut dia, belum terlalu menekan APBN. Namun demikian, pihaknya terus mencermati keadaan ini
"Nah jadi kita mesti perhatikan itu bahwa ini belum terlalu tinggi. Tapi kalau kita lihat `future market` udah cukup tinggi di atas 100 dolar AS jadi kalau seandainya beberapa asumsi itu kelihatan sudah selisih jauh, kita akan mempertimbangkan untuk melakukan revisi APBN," katanya.
Namun demikian, menurut dia, ada beberapa kondisi yang berkembang mendukung secara positif. Diantaranya terkait dengan rupiah yang terus menguat di level Rp8.600-Rp8.7000 yang membuat pembiayaan dalam bentuk dolar menurun.
Selain itu, tambahnya, pemerintah juga masih terus mengusahakan penghematan sebesar Rp16,8 triliun dari belanja K/L yang telah diterbitkan dalam Inpres mengenai penghematan pembelanjaan anggaran kementerian dan lembaga 2011.
Menurut dia, dengan penghematan tersebut dapat menjadi bantalan dalam APBN nantinya.
"Rp16,8 triliun itu akan kita gunakan untuk diarahkan kepada prioritas pembangunan untuk mengakselerasi prioritas pembangunan. Tapi kalau sampai situasi genting, itu diarahkan ke prioritas pembangunan, kita bisa cadangkan juga untuk keperluan yang lain," katanya.(*)
(T.M041/S025)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
