Program inovasi "Jatim Bejo" catatkan transaksi Rp27 miliar

Nilai tersebut membuat Jatim menduduki transaksi toko daring pemerintah daerah nomor satu di Indonesia

Surabaya (ANTARA) - Program inovasi aplikasi "Jawa Timur Belanja Online (Bejo)" sebagai toko daring milik pemerintah provinsi setempat yang beroperasi selama setahun mencatatkan transaksi mencapai Rp27 miliar.

"Nilai tersebut membuat Jatim menduduki transaksi toko daring pemerintah daerah nomor satu di Indonesia," ujar Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Jatim Endy Alim Abdi Nusa di sela penyerahan Penghargaan "Jatim Bejo" 2021 di Surabaya, Senin.

Total sebanyak 1.500 UMKM tergabung dan transaksinya meningkat hingga 400 persen sejak satu tahun berjalan.

Saat ini dari 38 kabupaten/kota, masih terdapat 21 daerah yang bergabung menggunakan transaksi dalam "Jatim Bejo" dan diharapkan ke depan dapat terus memberi pemahaman kepada pemerintah daerah untuk mendorong transaksi secara daring melalui inovasi tersebut.

"Karena mau tidak mau, saat ini transaksi sudah harus dilakukan secara daring untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas," ucapnya.

Sementara itu, atas capaian tersebut Pemprov Jatim memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap pemerintah daerah, perangkat daerah serta vendor yang telah melakukan transaksi tertinggi melalui "Jatim Bejo" selama tahun 2021.

Penghargaan yang diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tersebut diberikan kepada Wali Kota Malang, Wali Kota Batu dan Bupati Sidoarjo.

Penghargaan juga diberikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan persentase transaksi sebesar 87,77 persen, Dinas Kesehatan 54,58 persen, Dinas Kehutanan 40,12 persen dan beberapa perangkat daerah lain.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menjelaskan "Jatim Bejo" lahir sebagaimana harapan Presiden RI, yakni memberikan akses UMKM terhadap pasar yang lebih luas.

APBD di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi diharapkan bisa diakses oleh pelaku UMKM secara lebih mudah melalui e-katalog dan toko daring.

Kehadiran inovasi tersebut, lanjut Khofifah, menjadi alternatif untuk memperluas jangkauan produk usaha mikro melalui APBD dengan bersandar pada regulasi berlaku.

Gubernur menegaskan, backbone ekonomi Jatim adalah UMKM dengan capaian 57,25 persen PDRB Jatim berasal dari sektor tersebut.

"Karena itu, jika mereka mendapat akses untuk bisa masuk ke instansi pemerintah tentu akan lebih signifikan dampaknya. Terutama produk makan dan minum yang di Jatim ini luar biasa," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Gatot Pambudi Putranto serta secara virtual Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.