Pemerintah Diminta Tegas Soal Perbatasan Laut

Jakarta (ANTARA News) - Kasus penangkapan nelayan Malaysia oleh Patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia dinilai permasalahan klasik. Dan terjadinya saling klaim dan saling tangkap ini bukan masalah utama.

"Masalah perbatasan laut ini sebenarnya masalah klasik yang sudah berlarut larut. Inilah salah satu belum berhasilnya pemerintah Indonesia yang selama ini menganggap laut sebagai sekadar kolam air yang mengelilingi daratan, karena visi pemerintah sejak Orde Baru hingga saat ini adalah visi daratan," kata Direktur Eksekutif, Indonesia Maritim Institute, Y Paonganan Selasa (12/4).

Ongen panggilan akrabnya menilai pokok permasalahan sebenarnya adalah belum jelasnya garis batas laut antara Indonesia dan Malaysia.

"Dan yang paling penting, segera prioritaskan pembangunan nasional ke orientasi maritim, dengan kebijakan politik dan anggaran yang berorientasi ke bidang maritim, bukan saja pertahanan maritim tapi juga industri maritim," tegasnya.

Doktor bidang Kelautan lulusan IPB ini berpandangan bahwa penerapan asas "cabotage" yang konsisten serta penguasaan iptek dalam mengelola sumberdaya maritim yang begitu melimpah, perlu ditingkatkan kembali.

"Niscaya kejayaan Indonesia seperti yang menjadi cita cita leluhur bisa segera terealisasi dan bahkan bisa menjadikan Indonesia sebagai negara super power di dunia," demikian Y Paonganan.(*)
(R009/K004)