Ketua MUI DKI bantah dana hibah Pemprov DKI untuk dukung Anies

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta KH Munahar Muchtar membantah dana hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta kepada MUI DKI untuk mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Secara khusus, ia meminta agar orang yang melontarkan tudingan karena kontra dengan rencana pembentukan pasukan siber untuk melawan hoaks di bawah Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) MUI DKI tersebut mencari tahu sebelum berkomentar.

"Jadi orang kalau tidak mengerti urusan MUI, enggak mengerti dapur MUI, jangan suka ngomong dulu. Tanya dulu, baru ngomong," kata Munahar kepada wartawan di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara, Senin.

"Jadi tanya dulu dapur MUI itu bagaimana, karena enggak ada hubungannya (dana hibah dengan pembentukan tim siber)," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Sekjen PKB Luqman Hakim menuding pembentukan tim siber MUI DKI Jakarta untuk melawan hoaks berkaitan dengan dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI senilai Rp10,6 miliar.

Munahar membantah tudingan tersebut. Kalau disebut bahwa pembentukan tim siber karena adanya dana hibah dari Pemprov DKI, maka seharusnya pasukan siber itu saat ini sudah ada.

Karena sebelum Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Anies Baswedan, dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta tersebut sudah ada.

"Dana hibah itu ada sejak dulu dan dana hibah itu dipergunakan untuk operasional dan pelaksanaan program kerja MUI dari tingkat provinsi, tingkat kota, sampai tingkat kecamatan, bahkan nantinya ke kelurahan," kata Munahar.

"Orang yang tidak mengerti, menghubung-hubungkan antara persiapan membentuk tim yang akan kami siapkan ini dengan dana hibah. Itu orang yang tidak mengerti urusan MUI," ujar dia pula.

Munahar mengatakan, rencana pembentukan pasukan siber melawan hoaks tersebut hingga saat ini masih diproses oleh Komisi Infokom MUI DKI Jakarta.

Tim tersebut dibentuk bukan untuk tujuan politik, tapi untuk mencegah umat beragama terpecah-belah karena adanya informasi yang tidak jelas kebenarannya dan meresahkan masyarakat.

"Kami ingin supaya masyarakat ini tenang dengan adanya berita-berita yang kurang sedap, berita-berita yang memecah-belah, sehingga kami bisa langsung menyampaikan, kalau dalam bahasa Al-Quran, tabayun Kami sampaikan, oh ini berita tidak benar, itu intinya sebenarnya," kata Munahar.

Hoaks yang dilawan bukan hanya terkait soal umat Islam saja, tapi juga hoaks yang dapat mengadu domba umat beragama di DKI Jakarta. Jangan sampai nanti ada berita yang tidak jelas kebenarannya, tapi sudah membuat bentrokan antarumat beragama.

"Kami tidak menginginkan itu terjadi. Makanya yang akan kami bentuk itu satu tim untuk mengklarifikasi setiap berita-berita yang timbul pada saat itu. Jangan sampai ramai sebelum orang mengerti berita yang ada," kata Munahar.

Selain itu, kalau nanti ada tokoh-tokoh yang muncul di Jakarta serta mempunyai program kerja yang bagus atau mempunyai kebijakan yang maslahat untuk warga Jakarta serta kemajuan Ibu Kota Jakarta ke depan, pasukan siber MUI juga siap mendukungnya.

Kalaupun nanti MUI DKI membantu mempopulerkan atau mengangkat kinerja Anies, menurut dia, suatu hal yang wajar karena MUI DKI adalah mitra kerja Pemerintah Provinsi DKI.

"Dan itu nanti bukan sekadar Bapak Anies saja. Kalau nanti ada tokoh-tokoh lain di Jakarta yang punya program bagus, punya kebijakan bagus untuk kemaslahatan warga Jakarta, kemajuan Jakarta ke depan, kenapa kami tidak mendukung?," katanya.

"Kalau perlu kami nanti kerja sama. Jadi bukan karena satu tokoh saja, begitu," kata Munahar.