Bencana hidrometeorologi permasalahan klasik musim hujan

Palembang (ANTARA) - Bencana hidrometeorologi suatu bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi, seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin.

Banyak bencana yang termasuk ke dalam bencana hidrometeorologi, di antaranya kekeringan, banjir, badai, kebakaran hutan, El Nino, La Nina, dan tanah longsor.

Salah satu penyebab bencana hidrometeorologi perubahan cuaca didukung dengan kerusakan lingkungan yang semakin masif.

Mengenai kerusakan lingkungan, memerlukan perhatian semua pihak dan lapisan masyarakat karena menurut catatan aktivis Walhi Sumsel selain disebabkan faktor alam juga akibat ulah manusia.

Kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, seperti penebangan pohon secara ilegal, penambangan di kawasan hutan, serta alih fungsi lahan dan kawasan hutan.

Untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat ulah manusia memerlukan tindakan tegas pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memproses siapa pun pelaku, sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota, harus mematuhi rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang sudah ditetapkan.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel M. Hairul Sobri mengatakan sudah saatnya pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota serius mencegah kerusakan lingkungan untuk mengantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi.

Kerusakan lingkungan harus dihentikan mulai dari hulu dengan menyelamatkan kawasan hutan dari pembalakan liar dan kegiatan lainnya.

Selain itu, meminta pemerintah kabupaten dan kota di provinsi setempat mematuhi RTRW untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor pada musim hujan 2021.

Prakiraan BMKG, intensitas curah hujan di sejumlah kabupaten/kota di Sumsel terus mengalami peningkatan dengan puncaknya pada Desember 2021.

Melihat kondisi tersebut sejumlah daerah rawan bencana hidrometeorologi perlu meningkatkan kewaspadaan.

"Karena berpeluang besar terjadi bencana dampak tidak dipatuhinya RTRW dalam melakukan pembangunan," ujarnya.

Prediksi peningkatan curah hujan tersebut perlu diantisipasi terjadinya bencana hidrometeorologi, seperti genangan, banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat menimbulkan kerusakan harta benda serta korban jiwa.

Bencana tersebut berpotensi terjadi di Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Lubuklinggau, Empat Lawang, Lahat, Pagaralam, Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, dan OKU Timur, sehingga memerlukan perhatian khusus pemda setempat.

Menurut dia, RTRW di suatu daerah sudah ada penghitungan daya dukung maupun tampungnya, jangan diabaikan, perlu disiplin tinggi dalam mematuhinya karena jika tidak dapat menjadi pemicu bencana-bencana hidrometeorologi.

Penataan ruang di provinsi dengan 17 kabupaten dan kota itu perlu diatur lebih tegas sehingga bisa dihindari pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW.

Selain itu, diharapkan mampu menampung perkembangan pembangunan di daerah ke depannya, bukan seperti sekarang ini RTRW sering diabaikan dan diubah menyesuaikan dengan kepentingan pejabat dan pemilik modal.

Rencana tata ruang wilayah di Sumsel rutin dikeluarkan oleh pemerintah daerah, termasuk peta kerawanan bencananya.

Mengenai daya dukung dan daya tampung, dampak lingkungan, jasa ekosistem, efisiensi penggunaan sumberdaya alam (SDA), kerentanan dan adaptasi, serta ketahanan keanekaragaman hayati, sudah menjadi pertimbangan dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Permasalahannya, tidak banyak kabupaten/kota di Sumsel yang menerapkan KLHS tersebut sehingga bencana-bencana hidrometeorologi selalu terjadi, terutama setiap musim hujan atau ketika hujan turun cukup deras.

Sebelumnya, Gubernur Sumsel Herman Deru meminta kepada para bupati dan wali kota untuk mematuhi RTRW dalam melakukan pembangunan daerah agar bisa dicegah terjadinya bencana hidrometeorologi.

Selain itu, ia meminta masyarakat selalu menjaga lingkungan dan kelestarian daerah aliran sungai (DAS) serta kearifan lokal yang sudah dibangun oleh nenek moyang.

Untuk menghadapi kemungkinan terjadinya banjir, tanah longsor, dan bencana hidrometeorologi lainnya, pihaknya melalui Dinas Sosial menyiapkan bantuan serta menyiagakan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang didukung peralatan memadai.

Siapkan

Menghadapi kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi pada musim hujan ini, Pemprov Sumsel melakukan berbagai persiapan untuk membantu masyarakat melalui Dinas Sosial dan BPBD.

BPBD Sumsel menyiagakan tim dengan peralatan pendukung, seperti perahu karet dan alat berat.

Kepala BPBD Sumsel Iriansyah mengatakan dengan tersedia perahu karet, alat berat, dan peralatan pendukung lainnya dalam kondisi siap pakai, jika terjadi banjir dan longsor bisa dilakukan penyelamatan korban bencana secara optimal.

Perahu karet dibutuhkan petugas BPBD ketika turun membantu masyarakat di suatu desa atau kawasan permukiman penduduk yang mengalami banjir. Perahu karet digunakan petugas untuk mengevakuasi korban banjir ke lokasi penampungan sementara dan mendistribusikan bantuan kepada masyarakat.

Alat berat dibutuhkan untuk menangani timbunan tanah longsor pada akses jalan dan rumah penduduk pada suatu kawasan permukiman dan desa.

"Menyiapkan alat berat di daerah rawan longsor sangat penting untuk mencegah terganggunya jalan akses ke suatu desa, kecamatan, bahkan antarkabupaten dan provinsi jika terjadi tanah longsor," ujarnya.

Menghadapi musim hujan 2021, pihaknya meningkatkan perhatian terhadap sejumlah daerah yang tergolong rawan bencana hidrometeorologi.

Sejumlah daerah di provinsi itu yang dipetakan rawan banjir, seperti Kota Palembang, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin, Musirawas, dan Pali.

Selain banjir, ada enam daerah yang dipetakan rawan tanah longsor, yakni Kabupaten Lahat, Lintang Empatlawang, Muara Enim, Ogan Komering Ulu Selatan, Kota Pagaralam, dan Lubuklinggau.

Berdasarkan kondisi tersebut, masyarakat yang berada di daerah rawan bencana diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman banjir dan tanah longsor.

Dengan mengetahui kondisi suatu daerah rawan longsor dan banjir, dapat dilakukan berbagai tindakan pencegahan dan persiapan penanggulangan sehingga bisa dihindari timbulnya banyak korban dan kerugian harta benda.

Bantuan bencana

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan bantuan untuk korban bencana dampak musim hujan pada penghujung tahun ini.

Stok bantuan berupa beras dan barang lainnya untuk korban banjir dan tanah longsor tersedia di gudang Dinas Sosial provinsi dan 17 kabupaten/kota.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya menjelaskan jika sewaktu-waktu terjadi bencana, seperti banjir di Desa Kepayang, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten OKU pada Jumat (12/11), bantuan itu dengan cepat disalurkan kepada korban.

Stok beras untuk membantu masyarakat jika terjadi bencana pada suatu daerah saat ini tersedia 100 ton per kabupaten dan kota.

Dengan tersedianya bantuan dalam jumlah cukup sesuai ketentuan itu, jika sewaktu-waktu terjadi bencana, korbannya bisa dibantu dengan cepat sehingga dapat mencegah terjadinya masalah sosial di lokasi bencana.

"Jika diketahui ada masyarakat mengalami bencana banjir dan tanah longsor, bisa segera diberikan bantuan sehingga dapat dicegah timbulnya masalah sosial seperti rawan pangan," ujar dia.

Bantuan tersebut sifatnya sebagai perlindungan sosial kepada masyarakat yang benar-benar layak menerimanya, sedangkan penyalurannya secara selektif sehingga tepat sasaran.

Masyarakat di daerah rawan bencana diimbau meningkatkan kewaspadaan sehingga diharapkan permasalahan sosial akibat dampak bencana pada musim hujan dapat dihindari atau paling tidak bisa diminimalkan.

Selain itu, masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam pencegahan kerusakan lingkungan yang dapat memicu bencana hidrometeorologi.

Melalui berbagai upaya penyelamatan lingkungan oleh berbagai pihak dan lapisan masyarakat, permasalahan klasik akibat bencana hidrometeorologi pada setiap musim hujan bisa diantisipasi dengan baik.