KKP-DPR dorong keterlibatan warga lokal dalam tambak udang modern

embangunan tambak udang modern berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah yang akan dimulai pengerjaannya pada tahun 2022 menjadi salah satu kegiatan program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama-sama dengan Komisi IV DPR RI mendorong keterlibatan warga lokal dalam program terobosan modeling tambak udang modern berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

"Pembangunan tambak udang modern berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah yang akan dimulai pengerjaannya pada tahun 2022 menjadi salah satu kegiatan program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Kebumen," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Tb Haeu Rahayu, yang akrab disapa Tebe ini kembali menegaskan bahwa KKP mendapatkan tugas untuk meningkatkan produksi udang nasional menjadi 2 juta ton hingga tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, lanjut Tebe, pihaknya telah menyiapkan beberapa strategi seperti melakukan evaluasi lahan budidaya untuk melihat produktivitas, tingkat kesejahteraan pembudidaya dan dampaknya terhadap ekologi.

Ia melanjutkan strategi KKP ialah revitalisasi guna meningkatkan produktivitas lahan tambak tradisional. Konsep ini mengusung skema pembangunan kawasan dengan pendekatan klaster di area sekitar lima hektare dengan peningkatan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas tambak tradisional namun tetap ramah lingkungan.

"Dari sisi biaya, konsep revitalisasi ini tidak terlalu mahal sehingga harapan kami melalui beberapa lokasi percontohan yang telah kami bangun seperti di Buol, Cianjur, Sukamara, Lampung Selatan maupun Aceh Timur, masyarakat dan pengusaha dapat melihat dan dapat mereplikasi kesuksesan yang sudah ada," ungkap Tebe.

Strategi berikut KKP, lanjut Tebe, yaitu konsep modelling tambak udang modern dengan luas lahan hingga 1.000 hektare, yang akan dibangun percontohannya di Kabupaten Kebumen dengan luas lahan 100 hektare.

Model tersebut dinilai memiliki sistem pengelolaan dari hulu ke hilir sehingga dapat menekan biaya produksi dan melalui penerapan teknologi dapat meningkatkan produktivitas.

"Sebagaimana arahan dari pimpinan Komisi IV DPR, concern utama kami adalah untuk memberdayakan semaksimal mungkin penduduk di sekitar lokasi kegiatan ini agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Tebe.

Tebe menambahkan pembangunan tambak udang berbasis kawasan di Kebumen memicu keterlibatan berbagai pihak seperti pemda untuk persiapan dan pemilihan lahannya, badan layanan usaha sebagai pengelolanya, Unit Pelaksana Teknis KKP sebagai pendamping teknis, serta keterlibatan masyarakat lokal sebagai pekerja yang kita harapkan dapat meningkatkan NTPi (Nilai Tukar Pembudidaya Ikan).

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi selaku ketua rombongan pada kunjungan kerja di Kebumen menyatakan bahwa pengelolaan kawasan budidaya tambak udang yang akan dibangun di Kebumen harus bisa dinikmati oleh warga, terdistribusi menjadi ekonomi kerakyatan dan melibatkan banyak orang, karena tujuannya adalah efek ekonomi yang akan timbul dari kegiatan ini.

"Kita tidak akan sepakat kalau anggaran yang mengalir hanya dinikmati oleh satu pengusaha saja, sedangkan masyarakat Kebumen hanya menjadi penonton. Tujuan kita dimanapun adalah mendorong pertumbuhan daerah," ujar Dedi.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono saat telewicara dengan Bupati Kebumen berharap modelling tambak udang di Kebumen dapat menjadi pelopor budidaya udang yang modern di Indonesia dengan hasil produktivitas tinggi dan berkualitas ekspor, serta skema budidaya udang yang akan dilakukan skala besar dengan perencanaan bisnis yang matang dalam pelaksanaannya di mana proses hulu hingga hilir berada dalam satu kawasan.